Tribun

Komisi VIII: Melawan Paham Radikal Harus Mengedepankan Cara-cara Preventif

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily sepakat bahwa radikalisme harus dilawan dan tidak boleh diberi ruang di Indonesia.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Komisi VIII: Melawan Paham Radikal Harus Mengedepankan Cara-cara Preventif
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ace Hasan Syadzily. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily sepakat bahwa radikalisme harus dilawan dan tidak boleh diberi ruang di Indonesia.

Namun radikalisme harus dilawan dengan cara yang tepat, dan tidak justru menimbulkan masalah baru.

"Kita sama-sama harus melawan radikalisme karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Namun, rencana kebijakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme tidak boleh menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat,"kata Ace kepada wartawan, Jumat, (1/11/2019).

Pernyataan Ace tersebut menyikapi rencana Menteri Agama Fachrul Razi melarang pengguna cadar dan celana cingkrang masuk intansi pemerintahan.

Baca: Diminta Tunjukan Bukti Ancaman Radikal di Indonesia, Ade Armando Sebut Rocky Gerung Tak Beragama

Baca: Rencana Larangan Penggunaan Cadar, Legislator Golkar: Menteri Agama Jangan Asal Bicara

Baca: Soal Cadar dan Celana Cingkrang, Komisi VIII Minta Menag Berbicara Berdasarkan Data

Menurut Ace paham radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu. Selain itu, melawan radikalisme juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat.

"Diantaranya mengendepankan pendekatan preventif," katanya.

Melawan radikalisme juga harus dilakukan dengan komprehensif dan mempertimbangkan banyak aspek. Mulai dari segi agama, sosiologis, politis, budaya dan HAM.

" itu juga harus betul-betul menjadi pertimbangan dalam menlontarkan berbagai rencana kebijakan, termasuk tentang larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang itu," katanya.

Ace meminta Menteri Agama dalam mengeluarkan pernyataan atau kebijakan berdasarkan kajian, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan masalah baru di masyarakat.

"Sebaiknya Menteri Agama lebih hati-hati dalam melontarkan rencana suatu kebijakan," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Agama Facrul Razi berencana menerapkan larangan pengguna cadar masuk ke dalam instansi pemerintah. Aturan tersebut menurutnya saat ini masih dalam kajian.

"Nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab (cadar), tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu kemarin (30/10/2019).

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas