TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan bahwa partainya tidak ingin terburu-buru dalam menjalin kerjasama politik dengan PKS.

Partainya bisa dibilang masih ta'aruf atau berkenalan dengan PKS.

"Ini masih ta'aruf jadi kalau pertemuan pertama langsung tancap gas kan biasanya kalau yang cepat-cepat itu gampang patah juga," ujar Willy di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, (2/11/2019).

Ia mengatakan bahwa NasDem menginginkan jalinan komunikasi dengan PKS dibangun secara alamiah atau natural.

Jalinan kerjasama politik harus berdasarkan kesamaan pandangan,terhadap suatu hal dan terkesan tidak dipaksakan.

"Biar kemudian kita bangun sebagai proses yang benar-benar natural dan berikutnya ada agenda-agenda yang harus kita susun, kapan selanjutnya," kata Wily.

Baca: Anies Baswedan Dijadwalkan Buka Kongres Partai NasDem Pekan Ini

Baca: Usai Bertemu Elite PKS, NasDem Akan Temui Petinggi PAN

Baca: Apa Kata Jokowi Soal Pertemuan Paloh dan PKS

Komunikasi yang dilakukan dengan PKS menurut Willy akan dibawa dalam kongres NasDem pada 8-11 November ini.

Meskipun tidak secara spesifik, namun pada konres nanti akan dibahas agenda politik Pildkada dan Pilpres mendatang.

"Tidak secara spesifik, namun ada hal yang sebenarnya luput disampaikan, ada bercandaan pak Sohibul dalam pertemuan itu bang Surya ini kalau Nasdem dan PKS ini kalau bersatu kurang sedikit aja 20 persen," pungkas Willy.

Sebelumnya, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.

Kesepatanan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, menghasilkan tiga kesepakatan NasDem-PKS.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal pun membacakan hasil kesepakaran dimana kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.

"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Mustafa Kamal.

"Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," tambahnya.

Kesepahaman kedua antara PKS dan NasDem, kata Mustafa, adalah soal kedaulatan NKRI.

PKS-NasDem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme.

"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mustafa.

Ketiga, lanjut Mustafa, PKS-NasDem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam.

"generasi penerus dari 2 komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," jelasnya.