TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Untuk itu Presiden Jokowi menggandeng Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo untuk mengawal pembangunannya.

Presiden Jokowi menuturkan ketimpangan pembangunan bisa dilihat dari pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang masih minim di wilayah timur Indonesia.

Dilansir melalui Kompas.com, hal itu disampaikan Jokowi saat berdialog dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengungsi korban gempa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10/2019) lalu.

"Di kawasan Indonesia timur seperti di NTT, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Maluku ketimpangan infrastruktur jalan, jembatan, airport antara barat, tengah dan timur memang ada kesenjangan yang harus diselesaikan," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan tersebut, dengan keterbatasan anggaran yang ada di APBN, pemerintah terus berupaya untuk membangun infrastruktur daerah-daerah di kawasan Indonesia timur agar dapat lebih maju lagi.

Terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku, menurut Jokowi, dia juga telah menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan para kepala daerah di Maluku.

Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi mengaku telah mendengarkan langsung keluhan para kepala daerah atas minimnya infrastruktur dan sarana jalan.

Bahkan, ada keluhan putusnya jembatan penghubung antar kabupaten di Pulau Seram yang hingga saat ini belum juga diperbaiki.

“Saya tahu kondisi infrastruktur yang tadi malam disampaikan oleh bupati dan wali kota. Ada jalan, ada jembatan yang juga putus belum dibangun kembali,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ikut hadir dalam rapat terbatas itu telah mendengarkan langsung keluhan yang disampaikan dan telah menjawabnya.

“Tadi malam juga sudah dijawab oleh Menteri PUPR akan segera diselesaikan dan dikerjakan. Dan juga berkaitan dengan jalan yang belum ada antar kecamatan, pelan-pelan akan diselesaikan,” kata Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, John Wempi Wetipo menyatakan kesiapannya mengawal program presiden untuk membangun infrastruktur di Papua.

Ia menyadari satu di antara alasan penunjukannya sebagai Wamen adalah pengetahuannya tentang wilayah timur Indonesia sangat dibutuhkan.

"Saya bisa serta sangat siap memberikan berbagai pertimbangan, saran, dan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, khususnya di wilayah timur Indonesia," kata Wempi dalam siaran pers, Sabtu (2/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

John Wempi Wetipo menyebut ada dua pesan yang dititipkan Jokowi.

Pertama, memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, khususnya supaya bisa melakukan akselerasi.

Kedua, Presiden Jokowi juga meminta dirinya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Papua.

"Bagi saya, penugasan dari Presiden Jokowi menjadi sebuah mandat yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata mantan Bupati Jayawijaya tersebut.

Untuk menjalankan tugas barunya itu, ia meminta dukungan dari birokrasi di Kementerian PUPR.

Ia juga mengakui bahwa ia membutuhkan staf-staf yang mumpuni.

"Mari kita bekerja bersama-sama dalam melaksanakan visi pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi," tuturnya.

John Wempi Wetipo merupakan Putra Papua kelahiran Jayawijaya, 15 September 1972.

Wempi Wetipo merupakan mantan Bupati Jayawijaya dua periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Ia pernah menjadi calon gubernur dalam Pilgub Papua 2018.

Bersama Habel Melkias Suwae sebagai wakilnya, Wempi mencalonkan sebagai gubernur dan calon gubernur nomor urut dua.

Namun, ia kalah dari petahana Lukas Enembe dalam Pilgub Papua 2018.

Ia hanya memperoleh suara sebesar 32,5 persen.

Hari ini, Kader dari PDI Perjuangan ini diminta untuk mendampingi Basuki Hadimuljono sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2019-2024.

"Saya perwakilan dari partai politik," ujar Wempi setelah bertemu presiden, Jumat, (25/10/2019).

Wempi diminta oleh Jokowi untuk membantu mempercepat pembangunan insfrakturtur khususnya di Indonesia Timur.

"Saya diberi kepercayaan sebagai Wamen PUPR, dalam hal infrastruktur," ucap Wempi.

Wempi memulai karirnya sebagai pegawai negeri pada 1996.

Ia pernah ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Jayawijaya.

Saat menjabat sebagai bupati, ia berhasil memprakarsai Festival Budaya Lembah Baliem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberi penghargaan padanya terkait manajemen keuangan di Kabupaten Jayawijaya.

(Tribunnews.com/Inza Maliana/Arif Fajar) (Kompas.com/Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty/Ardito Ramadhan)