Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Gubernur Kalteng Lempar Botol, Budayawan Pertanyakan Etika Pejabat Publik

Setiap tindakan dan sikap pejabat merupakan pencerminan langsung dari nilai-nilai demokrasi yang hendak dikembangkan.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Gubernur Kalteng Lempar Botol, Budayawan Pertanyakan Etika Pejabat Publik
Tangkap layar YouTube/ banjarmasinpost.co.id/faturahman
Situasi panas saat Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran (kaus merah) protes sikap wasit yang dinilai tidak bijaksana terhadap pemain Kalteng Putra saat melawan Persib Bandung 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Meski sudah meminta maaf, aksi lempar botol ke lapangan di laga Kalteng Putra Vs Persib Bandung oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran terus jadi sorotan.

Sugianto sendiri menyadari apa yang dilakukannya memang tidak tepat.

Dia menegaskan tindakan itu dilakukan secara spontan.

Dia mengaku terpancing emosi melihat kepemimpinan wasit di lapangan.

Baca: Sosok Gubernur Kalteng yang Viral Karena Lempar Botol di Stadion, Eks Suami Ussy Sulistiawaty

Baca: Deretan Fakta Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng yang Lempar Botol di Laga Kalteng Vs Persib

Sugianto merasa wasit yang memimpin Kalteng Putra Vs Persib Bandung terkesan tidak adil.

Wasit, ‎kata dia seolah begitu mudah memberikan kartu pada pemain Kalteng putra ketika terjadi pelanggaran.

Berita Rekomendasi

‎Budayawan Benny Susetyo atau Romo Benny turut bersuara menyikapi aksi sang gubernur.

Menurut dia pelemparan botol itu menunjukkan etika pejabat publik belum menjadi perilaku.

"Pelemparan botol seorang gubernur menunjukkan bahwa etika pejabat publik belum menjadi perilaku pejabat publik. Seorang pejabat publik memiliki keutamaan publik dan menjadi role model (contoh) untuk di teladan. Ini bagian dari etika kepanasan publik.‎ Etika mengajar perilaku seorang sesuai dengan tugas dan pelayanan," ucap ‎Romo Benny, Senin (4/11/2019).

Romo Benny menjelaskan ‎seorang pejabat publik memiliki etika kepantasan publik, yang melekat dalam jabatannya karena seseorang pemimpin memiliki keutamaan.

Setiap tindakan dan sikap pejabat merupakan pencerminan langsung dari nilai-nilai demokrasi yang hendak dikembangkan.

"Apabila selama ini demokrasi hanya ditegakkan pada aspek ritual dan formal, perlahan-lahan demokrasi akan punah karena kehilangan semangat dan nilai-nilai kokoh yang dihormati bersama-sama. Kekuasaan akan menjadi penguasa demokrasi bukan sebagai penjaga nilaii-nilai yang ditaati bersama-sama," imbuhnya.

Sebagai pemimpin daerah, kata Romo Benny, Sugianto harus memberikan contoh sebagai pemimpin berlaku fair play bukan sebaliknya memberi contoh kurang patut diteladani.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas