TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara rampung menjalani pertemuan dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pemerintah memperbaiki akurasi data warga miskin.

"Kami sangat menginginkan dalam waktu cepat pemerintah bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin," ucap Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Baca: Jokowi Belum Seleksi Calon Dewan Pengawas KPK

Baca: Terkait Kasus Eks Bupati Bogor, KPK Periksa Mantan Direktur RSUD Ciawi

Baca: Senyum Mensos Juliari Batubara Tiba di KPK

Menurut Agus, akibat tidak akuratnya data tersebut berdampak pada subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya terkait subsidi gas elpiji 3 kilogram.

"Akibat ketidakakuratan data itu diantara lain, sebetulnya gas melon itu kan untuk orang miskin, padahal gas melon itu kemudian kemana-mana. Itu subsidinya sangat besar jadinya, kami menyebutkan Rp 77 triliun, itu kan sangat tidak efisien," ujarnya.

Selain itu, kata Agus, akibat ketidak akuratan data itu juga berdampak pada subsidi BPJS hingga bantuan pendidikan.

Perbaikan data, lanjut dia, bisa membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi lebih efisien.

"Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, subsidi benih, kemudian bantuan pendidikan, bantuan BPJS. Kalau kita bisa mengolah data itu dengan baik, saya pikir efisiensi untuk anggaran kita akan sangat besar," katanya.

Ketua KPK yang akan purna tugas pada Desember ini juga menyebut bahwa akurasi data penting untuk menyalurkan dana bantuan sosial. Menurutnya data yang akurat akan membuat bantuan jadi tepat sasaran.

"Juga mengenai bantuan sosial, bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang betul-betul membutuhkan," ucap Agus.