TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi meminta agar rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan tentang rancangan Peraturan KPU (PKPU) bisa digelar kembali beberapa hari ke depan.

Hal ini katanya supaya substansi PKPU bisa dibahas secara khusus dan lebih mendalam lagi.

"RDP lagi apakah itu besok atau Rabu, atau Kamis terserah untuk khusus membahas tentang substansi apa yang diusulkan oleh KPU," kata Johan dalam RDP di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Apalagi kata dia, saat rapat berlangsung, banyak anggota dewan keluar-masuk ruangan. Sehingga menurutnya pembahasan bisa saja tidak lengkap diterima oleh para anggota.

Baca: KPU Larang Pemabuk-Pejudi Maju di Pilkada, Pengamat: Kepala Daerah Harus Jadi Panutan Masyarakat

Untuk itu Johan meminta RDP rancangan PKPU yang menyangkut masalah sensitif daerah ini bisa dilakukan pembahasan kembali secara lebih terperinci.

"Maka saya usul agar pembahasan lebih matang, koreksi yang lebih yang kita lakukan sebagai wakil masyarakat. Saya usul untuk ditambah RDP-nya agar ada pendalama materi yang lebih substanstif," tandas dia.

Untuk diketahui, RDP pembahasan rancangan PKPU digelar Komisi II DPR RI bersama mitra kerja mereka seperti jajaran KPU RI, Bawaslu RI, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Baca: Larangan Eks Koruptor Maju di Pilkada, KPU: Harus Sosok yang Sempurna

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Sementara seluruh Komisioner KPU, seperti Arief Budiman, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Viryan Aziz, Pramono Ubaid, dan Evi Novida Ginting hadir di lokasi.

Sedangkan pihak Bawaslu RI, empat pimpinan hadir dalam RDP. Semisal Abhan, Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja. Satu Anggota Bawaslu RI, Afifuddin absen.