TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berdiskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, soal kebutuhan wakil menteri.

"Sampai sekarang ini Presiden belum memutuskan, nanti pasti akan bicara dengan Mendikbud," ujar Sekretaris Negara Pratikno, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Pratikno menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud, terkait tanggung jawab serta tugas wakil menteri, tidak serta merta wajib mengisi posisi wakil menteri.

"Kalau ada pos posisi (wamen) kan iya, tapi kan tidak berarti harus selalu diisi. Kalau dibutuhkan, tentu saja akan diisi," papar Pratikno.

Baca: Jokowi Diyakini Bakal Hati-hati dan Cermat Pilih Dewan Pengawas KPK

Pratikno pun enggan menjelaskan, jika nantinya Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diisi, apakah akan berasal dari kalangan partai politik atau profesional.

"Nanti, belum ada (calonnya)," ucap Pratikno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Dalam Perpres tersebut terdapat pasal yang menjelaskan tanggung jawab serta tugas wakil menteri (wamen) dalam membantu menteri untuk menjalankan tugas di Kemendikbud.

Perpres Nomor 72 Tahun 2019 menyatakan bahwa wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri. Saat ini, Mendikbud Nadiem Makarim belum memiliki wakil menteri.

"Dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," bunyi Pasal 2 ayat (1) dalam Perpres tersebut, seperti ditulis di laman Sekretariat Kabinet.