TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X FPKB DPR RI Andi Muawiyah Ramly minta Mendikbud prioritaskan nasib guru honorer yang menjadi persoalan klasik di dunia pendidikan. “Pertama soal peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, ini persoalan klasik yang rutin dihadapi dan tidak tuntas-tuntas, ” ungkap Andi di ruang kerjanya , Selasa (5/11/2019) di Jakarta.

Ketimpangan kesejahteraan dikalangan pengajar kata Andi masih terjadi, khususnya di daerah. “Memang belum ada pemerataan kesejahteraan, masih sangat timpang bukan hanya soal kualitas pendidikan di daerah tapi dari sisi kesejahteraan guru juga sama, ini PR Nadiem,” kata Andi Muawiyah Ramly.

Terkait desakan adanya Direktorat Jenderal Sekolah Swasta yang diminta sekolah-sekolah swasta, politisi asal Sulawesi Selatan itu berpendapat agar Nadiem mempelajari urgensi dan nomenklatur yang ada. “Soal ini Mendikbub perlu diskusi di DPR, kita dengar pendapat karena ini menyangkut persoalan yang kompleks,” tutur Andi. 

Terhadap sosok Nadiem, anak muda yang sukses menjadi CEO Gojek itu, Andi prinsipnya menaruh kepercayaan sepenuhnya kinerja Kemendikbud akan lebih baik. “Nadiem saya kira sosok yang cerdas, punya kreatifitas, kita lihat saja kinerjanya 100 hari kedepan. setelah 100 hari masih belajar , DPR punya hak melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi kinerja beliau baik memberi masukan ataupun kritikan,” tandasnya. 

Fraksi PKB dikomisi X , Andi akui akan memprioritaskan persoalan pendidikan karena menurutnya sejalan dengan 3 program prioritas hasil muktamar PKB di Bali. “ Mandat Muktamar salah satunya adalah menyoal SDM kita yang jelas perlu peningkatan kualitas, “ tutur Andi. 

Ditanya soal siapakah yang pantas menjadi Wamen mendapingi Nadiem , Andi menyerahkan sepenuhnya kepada pilihan Presiden Jokowi. “soal itu hak presiden, saya kira Nadiem perlu pendamping yang bisa menjadi penyeimbang dan penyelaras secara ide dan gagasan Nadiem yang pola pikirnya kekinian, agar bisa melihat dunia pendidikan kita secara komprehensif,” tutup Andi Muawiyah Ramly FPKB Komisi X DPR RI ini.