Tanggapi Isu Radikalisme, Mahfud MD: Radikal Bukan Milik 1 Penganut Agama

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan radikal bukan milik satu penganut agama dan tidak selalu tertuju pada agama Islam.

Menurut Mahfud, sampai detik ini, pemerintah tidak pernah mengatakan Islam adalah agama yang radikal.

Namun, Pemerintah selalu mengatakan Islam merupakan agama yang toleran.

Hal ini ia sampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club, TvOne, (5/11/2019).

"Oleh sebab itu, yang radikal-radikal itu oknum dan sebagian kecil dan itu yang harus dihadapi" ujar Mahfud.

Mahfud menyebutkan radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar.

Menkopolhukam juga mengatakan terdapat dua jenis radikal.

"Radikal itu ada yang positif dan negatif," ujarnya.

Radikal positif menurut Mahfud ialah sikap yang berusaha membongkar masalah dengan menggunakan pikiran sampai keakar2nya dan substansinya.

Sedangkan radikal negatif, sikap selalu menyalahkan orang lain tanpa toleransi karena ingin mengubah suatu sistem yang sudah mapan.

Ditanya mengenai siapa yang radikal, Mahfud menjawab kelompok radikal itu yang sudah dipenjara, yang telah melakukan teror.

Terkait pernyataan larangan di berbagai instansi yang tidak mengizinkan memaakai cadar dan celana cingkrang, Mahfud mengatakan itu tergantung dari pengambilan sudut pandang.

"Kalau dari sudut administrasi, kepegawaian dalam arti peraturan administrasi atau hukum tata pemerintahannya, ya saya kira juga tidak salah juga," ujarnya.

Hal ini karena di Aparat Sipil Negara (ASN) ada peraturan yang mengharuskan memakai pakaian yang sama dan terlihat wajahnya.

Namun jika dilihat dari sudut agama, mungkin itu merupakan pelanggaran dalam hak asasi.

"Orang mau berpakaian kok dilarang, pakai celana cingkrang kok dilarang, itu kalo dari sudut agama," ungkapnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga melihat dari sudut ilmu hak asasi manusia (HAM).

 "Jika dari sudut hak asasi manusia itu bisa dikurangi oleh keperluan organisasi sebagai hak asasi organisasi," ujar Mahfud.

Ia mengambil contoh ketika seseorang memiliki hak untuk tidur jam berapun yang mereka mau, namun ketika orang itu bekerja di instansi hak asasinya akan dikurangi.

Seseorang tersebut tidak boleh tidur dari jam 8 sampai jam 1 karena harus bekerja.

Mahfud menyebutkan, jika hak asasi nya tidak mau dikurangi seseorang tersebut diperbolehkan untuk tidak berada didalam oraganisasi itu.

"Oleh sebab itu jika hak asasi anda tidak ingin dikurangi, ya tidak usah bekerja di organisasi ini," tegasnya.

Terkait polemik wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah yang dikemukakan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Mahfud mengatakan tidak usah diributkan.

"Biarlah ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya tidak usah sampai terjadi tegangan yang berlebihan," ungkapnya.

Ditanya mengenai latarbelakang Fachrul Razi dalam wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang, Mahfud menyebut dirinya tidak tahu menahu soal itu.

"Kalau saya tidak tahu, itu Menteri Agama ya," ujarnya.

Ia menambahkan kalau tidak pernah mempermasalahkan mengenai hal itu.

"Orang mau bercelana cingkrang, bercandar, itu hak masing - masing tetapi tidak boleh mengatakan kalo tidak pakai cada tidak pakai celana cingkrang itu kafir," ungkapnya.

Mahfud juga menambahkan, Fachrul Razi mungkin memiliki sumber - sumber lain karena berlatar belakang militer

"itu kalo saya, kalau menteri agama mungkin punya sumber lain. Karena beliau kan latar belakangnya memang tentara, biasanya tentara banyak sumbernya," ujarnya (*)

(Tribunnes.com/Isnaya Helmi Rahma)