TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono memberi pendapat mengenai polemik pelarangan celana cingkrang dan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut Ibas sapaan akrabnya, bahwa peraturan kerja, budaya, dan agama adalah hak yang berbeda dan harus disesuaikan.

"Kultur, Agama, Peraturan Kerja adalah hal berbeda yang harus disesuaikan dalam bingkai harmoni, sesuai aturan yang berlaku santun dan tepat," kata Ibas di akun Twitter-nya @Edhie_Baskoro, Rabu (6/11/2019).

Baca: Sosok Indadari, Ketua Niqab Squad Hadir di ILC Bahas Larangan Cadar, Mantan Caisar YKS & Aktor Hits 

Menurutnya penampilan bukan menjadi landasan baik atau buruknya seseorang.

"Terpenting adalah bagaimana setiap insan manusia memiliki sifat ahlakul karimah (sikap baik)," kata Ibas, dikutip dari laman Kompas.com, Rabu (6/11/2019).

Sebelumnya Menteri Agama Fachrul Razi sudah menjelaskan alasan pelarangan terkait cadar dan celana cingkrang tersebut.

Dikutip dari laman wartakota.tribunnews.com, Rabu (6/11/2019), ia mengaku sengaja melontarkan larangan tersebut yang akhirnya menjadi polemik dalam masyarakat.

Fachrul ingin menyampaikan soal peraturan itu sebelum benar-benar menjadi peraturan tetap.

Menurutnya, ASN memang sebelumnya sudah memiliki peraturan berpakaian.

"Semua PNS kembali kepada aturan menggunakan sesuai dengan aturan PNS misalnya." ujar Fachrul, Selasa (5/11/2019) saat menggelar pertemuan dengan pimpinan Komisi VIII DPR di The Sultan Hotel, Jakarta.

Kemudian ia melanjutkan jika dalam peraturan berpakaian ASN tidak ada penjelasan boleh menggunakan celana cingkrang dan cadar tersebut.

"Sehingga gaungnya sudah duluan kita buat, sehingga pada saat muncul aturan mudah-mudahan orang tak terkejut lagi," jelasnya.

Baca: Menag Fachrul Rozi Usul Larangan Bercadar & Celana Cingkrang, Yandri Susanto: Jangan Buat Gaduh 

Fachrul mengaku pihak Kementerian Agama telah melakukan kajian-kajian bersama para ahli bahwa penggunaan cadar tidak berkaitan langsung dengan ketakwaan seseorang.

Ia juga menjelaskan jika pernyataan kontroversial yang dibuatnya sebagai pengingat awal.

Dirinya meminta maaf bila pernyataannya memicu kontroversi di tengah masyarakat.

"Tapi kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya enggak ada yang salah," katanya.

Fachrul menilai mungkin dia mengangkatnya agak terlalu cepat. Tapi cepat itu juga menurutnya agar segera bisa jadi pengingat.

"Mungkin misalnya khilafah saya gaungkan lebih kencang, mungkin kesepakatan kita membentuk peraturan perundang-undangan yang mengawali itu," tambahnya.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta polemik soal pelarangan cadar dan celana cingkrang disudahi.

Yandri menyebut akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait polemik yang beredar tersebut.

"Nah, itu juga yang kita minta. Saat raker Pak Menteri juga menyampaikan itu. Jadi tidak bisa juga cara berpakaian orang sejalan atau selaras dengan perilaku seseorang secara umum, misalnya celana cingkrang pasti radikal kan tidak," ujarnya.

Yandri khawatir jika cara berpakaian seseorang dikaitkan dengan penanganan radikalisme, justru tidak menyentuh substansi persoalan.

"Nah, oleh karena itu terhadap hal-hal yang masih debatable itu sebaiknya tidak terlalu diumbar ke publik," katanya.

Ia menyarankan, sebaiknya dilakukan kajian dulu, dilakukan dialog, dilakukan pendekatan secara komunikasi yang lebih baik.

"Jadi kalau pemberantasan radikal terus diselaraskan dengan cara berpakaian orang nanti saya khawatir substansinya enggak akan kena," tambah Yandri.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Fransiskus Adhiyuda)