Respons Anggota Bawaslu Sikapi Permintaan Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar memberikan tanggapannya atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar memberikan tanggapannya atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Tito mengatakan perlu dilakukan evaluasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung karena berimbas pada banyaknya money politic.
Fritz Edward Siregar menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku.
"Apapun pilihannya, kami sebagai pelaksana UU hanya melakukan apa yang diwajibkan kepada kami. Apapun pilihannya Bawaslu akan tetap melakukan fungsi pengawasan," ujar Fritz saat ditemui di hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).
Baca: Anggaran Janggal Draf KUA-PPAS DKI Hasil Pembahasan: Pengadaan Helm Proyek Anak Sekolah Rp34 Miliar
UU yang dimaksud Fritz ialah undang-undang Nomor 7 tahun 2017, dimana Bawaslu sebagai badan pengawas akan melakukan penindakan terhadap money politic dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sebenarnya salah satu peran kenapa ada penguatan daripada Bawaslu, kalau kita melihat kenapa ada Bawaslu, dan bagaimana kewenangan Bawaslu, jelas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap politik uang serta menjaga netralitas ASN," ujarnya.
Baca: Johan Budi Dukung Usulan KPU Larang Kepala Daerah Mantan Narapidana Koruptor
"Itu salah satu kewenangan yang secara tegas dijelaskan di dalam UU sehingga itulah yang menjadi kewenangan daripada Bawaslu," tambah Fritz.
Diketahui sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR RI.
Dalam rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi II Kompleks Parlemen, Tito menyampaikan sejumlah rencana strategis Kemendagri.
Baca: Polemik Ormas Minta Jatah Parkir, Polisi Periksa Kepala Bapenda Pemkot Bekasi
Salah satu yang disampaikannya ialah usulan mengevaluasi Pilkada langsung yang dinilainya sarat dengan money politic.
"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia," ujar Tito saat rapat dengan komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).
