TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ramai diperbincangkan soal dana desa fiktif, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan laporan dana desa terus dicek secara berkala baik oleh Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan dia di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).

"Itu harus terus diupdate (laporan). Jadi tidak hanya menerima laporan tapi juga mengecek betul apa tidak jumlah desa itu. Saya anjurkan untuk terus dicek," kata dia.

Ia menuturkan, pengecekan berkala pada laporan dimaksudkan agar dana APBN dapat termanfaatkan sebaik-baiknya di masyarakat.

Baca: Soal Desa Siluman, Maruf Amin Dorong Kementerian dan Polri Periksa Kemungkinan Desa Fiktif Lain

"Supaya dana-dana APBN itu sampai ke yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dicek secara periodek biar enggak ada yang fiktif-fiktif lagi," harap ketu MUI non-aktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tetapi mendapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

Baca: Mendes PDTT: Tidak Ada Desa Fiktif Terima Dana Desa

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Baca: Imbas Kasus Desa Siluman, ICW Sebut Sudah 212 Kepala Desa Menjadi Tersangka

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar daerah Jawa dan luar Jawa," pungkasnya.