TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menerjunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi mengenai desa fiktif alias 'desa hantu' di Indonesia.

Kabar mengenai desa hantu tersebut dihembuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, namun mendapatkan anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Soal desa hantu, kemaren kami mengirimkan tim ke Sulawesi Tenggara, ke Konawe untuk mengecek langsung apakah betul ada desa hantu," ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B Harmadi, di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Baca: Polri Terjunkan Tim Investigasi Soal Desa Fiktif Yang Manfaatkan Anggaran Negara

Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait temuan ini.

Saat ini, tim dari Kemenko PMK masih mengidentifikasi terkait temuan desa fiktif ini. Dalam pengecekan ini, Sonny mengatakan pihaknya mengalami kendala kondisi geografi desa.

"Detail fiktifnya itu kenapa bisa terjadi. Apa betul memang desa itu fiktif, yang pertama. Ataukah memang sebenarnya dia tidak layak lagi menjadi desa tapi masih tercatat sebagai desa," tutur Sonny.

Baca: Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa

Sonny memastikan desa yang diduga fiktif tersebut, tidak mencapai ratusan jumlahnya. Dirinya menyebut jika jumlahnya banyak, pasti pihaknya bakal dengan cepat mendeteksi.

"Engga banyak lah. Kalau banyak, pasti kan kita sudah bisa mendeteksi. Engga sampai ratusan, sedikit," pungkas Sonny.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Baca: KPK Identifikasi Ada Desa Siluman Sejak 2015

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.