Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lewat Buku Keadilan Pemilu, KPU Diminta Tidak Lagi Menilai Rekomendasi Bawaslu

Mantan ketua Bawaslu itu mengatakan ketika panwas mengeluarkan rekomendasi, sudah pasti disertai analisis, kajian, dan klarifikasi yang jelas

Lewat Buku Keadilan Pemilu, KPU Diminta Tidak Lagi Menilai Rekomendasi Bawaslu
Lusius Genik/Tribunnews.com
Profesor Muhammad saat menghadiri acara bedah buku Keadilan Pemilu di hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Profesor Muhammad menyetujui sebuah pernyataan dalam buku Keadilan Pemilu yang menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu lagi menilai rekomendasi yang diserahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini dinyatakan olehnya saat menghadiri acara bedah buku Keadilan Pemilu di hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

"Dalam buku ini saya setuju satu hal dan itu soal KPU yang tidak boleh lagi menilai rekomendasi dari pengawas pemilu (panwaslu) karena semua rekomendasi dari Bawaslu (sebagai panwas) wajib dilaksanakan oleh KPU," kata Prof. Muhammad.

Mantan ketua Bawaslu itu mengatakan ketika panwas mengeluarkan rekomendasi, sudah pasti disertai analisis, kajian, dan klarifikasi yang jelas. 

Baca: Terkait Penegakan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Serahkan Penerapan Fungsi kepada Pemerintah

Baca: Johan Budi Cukup Aktif Nyalakan Mikrofon Saat RDP Komisi II DPR Dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri

Baca: Ketua Bawaslu Minta Jajaran di Daerah Tak Takut Sanksi Peserta Pilkada yang Melanggar

Menurutnya melakukan penilaian ulang tidak perlu lantaran proses yang dilakukan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sama saja.

"Bahwa KPU tidak boleh lagi menilai rekomendasi panwas. Itu panwas memberi rekomendasi disertai kajian, alat bukti, klarifikasi, mengapa harus diperiksa lagi? kalau begitu ada lagi proses yang sama tapi potensi tafsirnya akhirnya berbeda," ujarnya.

Dia menegaskan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah sampai pada sebuah kesimpulan agar KPU tidak lagi mendalami rekomendasi panwas. 

"Jadi KPU tidak diperkenankan lagi mengkaji, menafsir, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu," katanya.

Tak hanya itu, Prof. Muhammad juga meminta agar Bawaslu ketika memberikan rekomendasi sudah disertai kajian yang jelas.

"Intinya tadi, Bawaslu ketika memberikan rekomendasi harus disertai dengan kajian. Jangan bikin malu lembaga anda, kalau ingin menyerahkan rekomendasi kepada KPU itu pastikan yang sudah valid," tandas Prof. Muhammad.
 

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas