Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Dulu Setya Novanto Ngaku Didukung Presiden Tapi Malah Berujung 'Tsunami Politik'

Dalam sejarahnya di era reformasi, Munas Partai Golkar hampir tidak bisa diintervensi pihak luar manapun termasuk Presiden.

Dulu Setya Novanto Ngaku Didukung Presiden Tapi Malah Berujung 'Tsunami Politik'
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dalam sejarahnya di era reformasi, Munas Partai Golkar hampir tidak bisa diintervensi pihak luar manapun termasuk Presiden.

Jadi ketika ada anggapan belakangan muncul informasi Presiden Jokowi mendukung menterinya sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 maka hal tersebut bukan saja harus dianggap sebagai opini segelintir orang, tetapi juga bisa jadi ‘jebakan’ buat partai.

Demikian dikemukakan Analis Komunikasi Politik Unmuh Mataram, Fathur Rijal dalam keterangannya, Minggu (10/11/2019).

"Kita tentu masih ingat, terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketum pada Munaslub Golkar 2016 saat itu coba diasumsikan dengan opini dukungan Presiden Jokowi. Ternyata pada akhirnya malah menjadi tsunami politik bagi Partai Golkar. Ketumnya masuk KPK, sekjennya kemudian menyusul," ujar dia.

Baca: Sidang Peninjauan Kembali Setya Novanto Masuk Tahap Penyerahan Kesimpulan

Baca: Besok 11 November 2019 Dibuka Pendaftaran CPNS 2019, Ini Berkas dan Persyaratan yang Harus Disiapkan

Menurut dia, saat itu bisa jadi asumsi dukungan kekuasaan dalam hal ini dimana ada kesan Presiden Jokowi mendukung posisi politiknya, kemudian dalam kendali Setya Novanto terjadi berbagai kejadian hukum dan politik yang cukup mengguncang.

"Terpilihnya Setnov secara aklamasi hanya karena faktor diopinikan adanya dukungan Presiden membuat Golkar tidak solid ketika sang ketum dicokok KPK karena kasus korupsi," katanya.

"Sebab, pemilihan Setnov kala itu tidak melihat bagaimana aspirasi DPD I dan DPD II yang adalah pemilik suara sebenarnya dalam Munas," dia menambahkan.

Menurut dia. tsunami politik itu kemudian dihadapi Golkar dengan tidak jelasnya komando.

Sampai akhirnya terpilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Dan dalam perjalanan politiknya, kepemimpinan yang sekarang malah mencatat rekor buruk dalam sejarah perolehan suara dan kursi Partai Golkar," katanya. 

Baca : Ada Bahasa Inggris, 8 Puisi dan 30 Ucapan Selamat Hari Pahlawan 2019, Cocok di WhatsApp, IG, Twitter

Menurut dia, pada Pemilu 2019 tercatat perolehan suara dan kursi Golkar merosot dari 14,75%/91 kursi di Pemilu 2014, menjadi 11,71%/85 kursi di Pemilu 2019. 

Dari pemilu ke pemilu, suara dan kursi Golkar tidak pernah meningkat sejak era Akbar Tandjung.  

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas