Antisipasi Anggota KPPS Meninggal Dunia, KPU Usul e-Rekap di Pemilu 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi mengantisipasi meninggalnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti Pemilu 2019, KPU mengusulkan penerapan rekapitulasi (penghitungan) suara secara elektronik (e-rekap) pada Pemilu 2024.

"Jadi, ini harus diubah di tingkat UU sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan," ucap Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11/2019).

Arief menjelaskan KPU sebenarnya sudah memakai e-rekap dalam Sistem Perhitungan Suara (Situng). Namun Situng hanya sebatas penyediaan informasi, tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu.

Baca: ‎KPU: 100 persen Data LHKPN di Pemilu 2019 Terpenuhi

Selain penerapan e-rekap, Arief turut mengusulkan penyediaan salinan penghitungan suara dalam bentuk digital. Dalam Pemilu 2019 lalu, petugas KPPS harus menulis ratusan lembar agar seluruh peserta pemilu bisa memperoleh salinan hasil penghitungan.

Nantinya salinan perolehan suara itu diganti dalam bentuk digital. Menurutnya, formulir C1 plano yang sudah diisi oleh petugas KPPS difoto, kemudian didistribusikan melalui jaringan elektronik ke seluruh peserta pemilu.

Terpisah ‎Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelaksanaan Pemilu, baik legislatif maupun presiden yang dilakukan serentak atau bersamaan perlu dibahas agar tidak memberatkan petugas hingga ada yang sakit bahkan meninggal.

Baca: Ada Novum Baru, KPU Tetap Larang Eks Koruptor Nyalon di Pilkada 2020

"Misalnya ada usul kemungkinan ada e-rekap rekapitulasi elektronik nantinya sehingga begitu dari TPS bisa langsung ke pusat. Itu semua sedang dipertimbangkan," tambah Mahfud.

Mahfud menambahkan penerapan e-rekap tentu harus melakukan revisi terhadap UU Pemilu. Ia mendorong agar revisi UU Pemilu bisa rampung pada awal 2021.