Beberkan Anggaran, Prabowo 'Keberatan', Pimpinan Sidang: Clear dari Pak Menhan, Terimakasih
Anggaran Kemenhan Rp 131 Triliun, Prabowo Keberatan Buka Rincian, Pimpinan Sidang: Clear Terimakasih

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto menjawab permintaan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon yang memintanya secara terbuka menyampaikan anggaran Kementrian Pertahanan 2019-2024.
Diketahui, Prabowo Subianto menjalani rapat perdana bersama Komisi I DPR RI, Senin (11/11/2019).
Selama rapat berjalan, terdapat sejumlah interupsi yang dilakukan oleh Anggota Komisi I DPR RI.
• Viral Lowongan Kerja Butuh Penjaga Toko Tak Jual Apapun; Kerjanya Santai, Minat Bisa Chat WA
Satu di antaranya adalah Effendi Simbolon.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI (Youtube KOMPASTV
Dilansir TribunWow.com dari tayangan live KOMPASTV, Prabowo menyatakan sikapnya tentang permintaan Effendi tersebut.
• Viral Video Jambret Ambil Ini dari Kaca Mobil Terbuka Saat Macet, Lari Lewat Jalur Busway
Meskipun APBN sudah diketahui banyak pihak, Prabowo menyebut dirinya harus tetap berhati-hati dalam membuka rincian anggaran Kemenhan.
"Baik, jadi memang masalah APBN itu sudah umum dan saya kira pihak manapun bisa mempelajari, namun sebagai penyelenggara di bidang keamanaan dan pertahanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati dan sedapat mungkin mempersulit pihak non Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," ucap Prabowo.
"Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya, itu pendapat saya."
Terkait anggaran Kemenhan yang berkisar Rp 131 triliun, Prabowo menyebut pihaknya akan bertanggungjawab menggunakan anggaran sebaik mungkin.
"Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting kalau pemerintah itu bertanggungjawab," terang Prabowo.
Baca Juga
-
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 DPR & MPR RI, Cek Namamu di Sini!
Sekretariat Jenderal DPR dan MPR RI telah mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2019. Cek namamu dalam artikel berikut ini!
-
Strategi Akhir Dana Otsus di Empat Provinsi Harus Dipikirkan
Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan dana Keistimewaan Yogyakarta akan segera berakhir. Pemerintah daerah dan pusat perlu me
-
Setjen DPR RI: Unit Kerja di DPR RI Harus Optimalkan Anggaran
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai bahwa alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 tidak jauh berbeda dari s