Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Presiden Diminta Maksimalkan Peran Menko Perekonomian Sehingga Tak Perlu Rangkap Jabatan

"Apalagi tantangan ekonomi ke depan semakin berat," ujar Piter saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/11/2019).

Presiden Diminta Maksimalkan Peran Menko Perekonomian Sehingga Tak Perlu Rangkap Jabatan
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Ini adalah rapat pertama yang digelar di era Jokowi-Maruf. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Rangkap jabatan menteri menjadi ketua umum parpol masih menjadi sorotan di tengah masyarakat.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan ke depan ketika mengharapkan seorang Menko Perekonomian bisa berfungsi maksimal, menetapkan arah, menyiapkan strategi dan melakukan pengawasan dan koordinasi maka sudah selayaknya posisi Menko Perekonomian tidak rangkap jabatan dengan ketua umum parpol.

"Apalagi tantangan ekonomi ke depan semakin berat," ujar Piter saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/11/2019).

Menurut Piter yang paling penting sekarang pemerintah maunya seperti apa peran Menko?

"Kalau mau maksimal ya harus ada dorongan atau upaya memaksimalkan peran menko. Termasuk keputusan larangan akan rangkap jabatan," ujarnya.

Baca: Jokowi Sindir Pelukan Surya Paloh dan Sohibul, Ini Penjelasan Istana

Yang sekarang terjadi, kata Piter, sebenarnya posisi Menko dalam kabinet kalau berdasarkan pengamatan selama ini tidak pernah sangat menentukan.

"Posisi menko yang lebih fungsional untuk mengkoordinasikan tidak punya kuasa mengeksekusi. Bahkan selama ini yang saya pahami Menko tidak pernah memposisikan sebagai pemberi arah," ujarnya.

Ke depan, pihaknya tidak berharap hal ini berulang kembali sebab seharusnya Menko berperan maksimal yaitu melalui fungsi pemberi arah dan menetapkan strategi yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian di bawahnya.

"Dalam konteks inilah, seorang Menko tidak boleh rangkap jabatan partai," katanya.

Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas