Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Raker Perdana dengan Komisi 1 DPR, Menlu Bahas Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB

"Prioritas keanggotaan Indonesia dalam dewan HAM PBB yang akan dimulai pada tahun 2020," kata Retno.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Raker Perdana dengan Komisi 1 DPR, Menlu Bahas Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Gedung Kementrian Luar Negri, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019). Pada kesempatan tersebut Retno menceritakan suka dukanya selama 5 tahun terakhir menjabat sebagai Menteri Luar Negri. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar rapat bersama jajaran Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Selasa, (12/11/20019).

Rapat tersebut membahas soal rencana kerja serta anggaran, Kementerian Luar negeri.

Salah satu rencana kerja tersebut yakni mengenai keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB.

"Prioritas keanggotaan Indonesia dalam dewan HAM PBB yang akan dimulai pada tahun 2020," kata Retno.

Menurutnya Indonesia terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB mewakili negara Asia Pasifik.

Indonesia terpilih setelah mengantongi suara terbanyak mengalahkan negara lain seperti Jepang dan Korea.

Baca: Mengenal Effendi Simbolon, Politikus PDIP yang Berdebat dengan Prabowo Saat Rapat di Komisi I DPR

Baca: Menhan Prabowo Mengaku Puas Usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi I DPR

Adapun prioritas keanggotaan Dewan HAM PBB yakni memajukan kerja sama, baik ditingkat kawasan maupun di tingkat global bagi pemajuan dan perlindungan HAM.

Rekomendasi Untuk Anda

Kedua yakni meningkatkan kapasitas khususnya negara berkembang kapasitas negara berkembang dalam perhormatan pemajuan dan perlindungan HAM melalui kerja sama kawasan dan kerja sama internasional

"Yang ketiga adalah mempekuat kemitraan sinergis dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Nasional HAM untuk periode 2020 -2024 dan mendorong dewan PBB dewan HAM PBB agar efisien dan efektif objektif dan transparan yang adil non politik dan imparsial serta membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas