TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru saja menandatangani Nota Kesepahaman sekaligus perjanjian kerja sama dengan tiga perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN.

Ketiga perusahaan plat merah itu adalah PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Penandatangana Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu dilakukan untuk memperkuat aset milik BUMN yang selama ini belum tersertifikasi.

Dalam acara yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019) sore itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menekankan penandatanganan MoU dengan BUMN itu semata untuk menegaskan sertifikat terkait aset yang dimiliki BUMN.

"Untuk lebih tertib saja, karena (saat ini) masih banyak aset BUMN, aset negara atau kementerian ini masih banyak yang belum tertib soal tanah," ujar Sofyan, dalam sambutannya pada acara tersebut.

Di BUMN, kata Sofyan, salah satu perusahaan plat merah yakni BNI pun saat ini memiliki banyak aset yang belum bersertifikat.

Sehingga, diperlukan adanya kerja sama ini agar ATR/BPN dapat segera merealisasikan sertifikat tersebut.

Karena ia menilai, banyak kementerian dan lembaga yang belum tertib terkait lahan.

"Salah satunya BNI, banyak sekali lahan yang belum terdaftar, BUMN, kementerian, Pemda juga demikian, Ini bagian dari dokumentasi tanah yang belum tertib di Indonesia," kata Sofyan.

Saat ini Kementerian ATR/BPN mencatat baru 67 juta bidang tanah yang telah memiliki sertifikat.

Sementara itu, kementerian tersebut masih memiliki banyak tugas untuk bisa melakukan sertifikasi pada 68 juta bidang tanah lainnya.