Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu menyinggung soal mafia migas.

"Siap2 pusing mafia migas...," tulis Yunarto.

Belum jelas, apakah cuitan Yunarto itu ditujukan untuk kabar Ahok jadi bos BUMN atau bukan.

5. 'Direstui' dua menteri koordinator

Dua menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju, turut mengomentari kabar soal Ahok yang akan masuk ke BUMN.

Adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menilai tak masalah, bila Ahok dilibatkan dalam menjalankan satu BUMN.

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut enggan menjawab.

"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia, dikutip dari Kompas.com.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, kursi bos perusahaan BUMN sekarang bisa diduduki oleh kalangan profesional, termasuk juga Ahok.

"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya di lokasi yang sama.

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.

"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.

Namun, ia tidak mau mengomentari lebih jauh terkait kapasitas Ahok tersebut jika menjadi direksi perusahaan BUMN.

"Ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama," kata dia.

6. Kata Istana

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman angkat bicara terkait kabar Ahok akan jadi bos di BUMN.

Fadjroel menyebut, Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Dennis Destryawan) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Ihsanuddin)