Menteri Basuki Tekankan Sinergi Pemerintah, Dunia Pendidikan dan Industri Konstruksi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidi
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan negeri sebagai titik krusial dalam percepatan digitalisasi bidang konstruksi.
Digitalisasi di bidang konstruksi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kecepatan pengerjaan dan kualitas dari pekerjaan konstruksi.
"Industri konstruksi terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan kapabilitas digital tenaga kerja konstruksi agar kompetitif. Integrasi dan komunikasi (link and match) antara industri dan dunia pendidikan juga dibutuhkan untuk penyiapan talenta digital di Indonesia," kata Menteri Basuki saat membuka Forum Engineering yang diadakan oleh PT. Wijaya Karya (Wika) dengan tema The Future Solution for Lifecycle Construction di Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Baca: Ada Ketimpangan Infrastruktur di Wilayah Timur, Wamen PUPR: Saya Siap Memberikan Saran & Masukan
Menurut Menteri Basuki, industri konstruksi berperan untuk mendorong digitalisasi bidang konstruksi dengan menyamakan perkembangan teknologi informasi antara lingkup akademisi dengan industri.
Berbagai upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui program magang, forum ilmiah dan perlombaan sehingga menjadi salah satu sarana untuk mahasiswa dapat berdialog dengan praktisi.
Percepatan digitalisasi bidang konstruksi menjadi penting karena menurut data global konsultan publik KPMG, industri konstruksi masih menjadi salah satu industri yang lambat dalam melakukan digitalisasi dibandingkan industri lainnya seperti keuangan.
Untuk itu, Menteri Basuki berharap melalui Forum Engineer yang melibatkan 45 Perguruan Tinggi di Indonesia dapat berkonstribusi dalam peningkatan SDM di bidang digitalisasi konstruksi.
Baca: Profil Jhon Wempi Wetipo Calon Wakil Menteri PUPR, Dampingi Basuki Hadimuljono
"Sebab dalam lima tahun ke depan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah. Indeks daya saing infrastruktur Indonesia sudah terbukti mengalami peningkatan dari posisi ke-82 pada tahun 2010-2011 menjadi posisi 52 pada tahun 2017-2018, targetnya untuk bisa di posisi 40 untuk meningkatkan daya saing global Indonesia," tutur Menteri Basuki.
Kementerian PUPR sebagai regulator industri konstruksi telah menginisiasi digitalisasi industri konstruksi di Indonesia, salah satunya dengan mendorong penggunaan Building Information Modeling (BIM) pada proyek-proyek infrastruktur PUPR.
"Beberapa proyek PUPR yang memanfaatkan BIM yaitu Stadion Manahan Solo, Pasar Bukit Tinggi, Stadion PON Papua, Bendungan Sindang Heula, termasuk Jalan Tol Manado-Bitung dan Jembatan Teluk Kendari," ungkap Menteri Basuki.
Baca: Deretan Potret Lucu Basuki Hadimuljono Sang Menteri PUPR, Gagal Age Challenge hingga Saingi X-Men
BIM merupakan sebuah metode baru untuk konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual beserta data atau informasi teknisnya.
Manfaat dari penggunaan teknologi ini antara lain, meningkatkan efisiensi dan akurasi, proses desain dan konstruksi yang lebih ramping dan transparan, akurasi dalam setiap perhitungan, menghindari kesalahan mulai perencanaan hingga pelaksanaaan, waktu pelaksanaan yang lebih cepat dalam suatu proyek konstruksi.
Hal tersebut, memang tidak terlepas dari kemampuan BIM yang dapat mensimulasikan seluruh informasi proyek bangunan atau konstruksi ke dalam bentuk model 3D sampai 7D, yaitu dengan menerapkan building data, project schedule, cost planning, energy analysis dan operation serta maintenance.
Baca: Menteri Keungan Sri Mulyani Sebut Menteri PUPR Tak Punya WhatsApp Hingga Saat Ini
Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ismunandar, Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana, Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero) Imam Santoso, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.