TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok digadang-gadang akan menjadi pimpinan satu diantara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok diketahui telah bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, di Kantor Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Saat ditanya mengenai isi obrolannya dengan Erick, Ahok tidak menyangkal bahwa mereka membicarakan soal BUMN.

Bahkan, Ahok juga mengungkapkan ia diajak masuk ke sebuah perusahaan BUMN.

Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta ini tidak membeberkan secara detail menganai jabatan atau posisi yang akan ditempatinya nanti.

Dirangkum Tribunnews, berikut kabar terbaru mengenai Ahok masuk BUMN:

1. Posisi yang cocok

Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai Ahok lebih cocok ditempatkan di BUMN yang diberi tugas menjalankan Public Service Obligation (PSO).

Pasalnya, menurut Toto, Ahok suka mengambil keputusan secara cepat dan memotong birokrasi.

Mengutip Kompas.com, Toto pun menilai Ahok tidak akan cocok ditempatkan di perusahaan yang bersinggungan dengan peraturan internasional.

“BUMN yang terikat dengan banyak regulasi international yang rigid mungkin tidak cocok dengan gaya Ahok yang suka terobosan cepat dan potong birokrasi,” jelas Toto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

“Mungkin inovasi birokrasi Ahok bisa ditularkan ke model BUMN pengelola PSO, sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien denga pelayanan prima ke customer,” imbuh dia.

Atas dasar itu, Toto menilai Ahok lebih cocok menjadi pimpinan PT Pertamina atau PT PLN (Persero).

Senada dengan Toto Pranoto, peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, juga menilai Ahok cocok menduduki jabatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) atau PT PLN (Persero).

Dilansir Kompas.com, Ferdy mengatakan dua perusahaan tersebut memiliki tantangan besar.

Baik dari sisi finansial maupun tata kelola korporasi.

Tak hanya itu, Pertamina dan PLN juga dipandang menjadi sarang mafia, mulai dari mafia migas hingga proyek.

Berdasarkan rekam jejak Ahok selama ini, Ferdy pun menilai pria asal Belitung ini sudah terbiasa berhadapan dengan mafia, mulai korporasi, birokrat, hingga politisi yang memanipulasi APBD.

“Jauh lebih tepat lagi jika Ahok menjadi Direktur Utama PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas dan kemampuan mengolah keuangan."

"PLN itu memiliki masalah bawaan di keuangan dan hampir semua Dirut PLN selama ini mengakhiri jabatannya karena korupsi,” terang Ferdy dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

“Sangatlah bagus jika Ahok membantu pemerintah Jokowi di Pertamina."

"Pertamina juga harus menyelesaikan pembangunan kilang-kilang migas yang sudah ada programnya sejak tahun 2014, namun belum bisa dijalankan sampai sekarang, karena ketiadaan mitra bisnis."

"Risikonya, kita terus tertekan karena impor migas tinggi,” lanjutnya.

2. Diminta ubah gaya komunikasi

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, berharap Ahok bisa mengubah cara kepemimpinannya jika benar-benar terpilih menjadi bos di sebuah perusahaan BUMN.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan."

"Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” kata Andre, Kamis, dilansir Kompas.com.

Tak hanya itu, Andre juga berharap Ahok bisa membawa perubahan baik di tubuh BUMN.

“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” tegas dia.

Dihubungi teprisah, anggota Komisi VI lainnya, Achmad Baidowi, menyarankan agar Ahok mengubah cara berkomunikasinya.

Menurutnya, Ahok harus lebih mengedepankan empati daripada emosi dalam memimpin lembaga.

“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam meminpin lembaga,” ujarnya.

3. Jubir Presiden minta Ahok mundur dari PDIP

Jika terpilih menjadi pemimpin sebuah perusahaan BUMN, Ahok diminta mundur dari PDIP.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/11/2019).

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu."

"Tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," jelasnya.

Mengutip Kompas.com, Fadjroel menilai status Ahok sebagai mantan narapidana tidak menjadi halangan.

Yang terpenting adalah Ahok tidak pernah tersandung kasus dugaan korupsi.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," tandas Fadjroel.

4. Jokowi: Dalam proses seleksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan Ahok sedang menjalani proses menjadi pemimpin sebuah perusahaan BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," ujar Jokowi, Kamis, dikutip Kompas.com.

Namun, saat ditanya mengenai apakah dirinya yang merekomendasikan Ahok, Jokowi hanya mengulang pernyataannya soal proses seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," ulang Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengaku tahu betul bagaimana kinerja Ahok yang pernah menjadi mantan rekan kerja di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Tapi, mengenai posisi Ahok, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," kata dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Akhdi Martin Pratama/Ihsanuddin)