Sri Mulyani Sebut Dana Desa 'Ugrag-ugreg' Akibat Pemerintah Daerah Lamban

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dana desa sulit masuk atau 'ugrag-ugreg' ke daerah akibat eksekusi pemerintah daerah (pemda) lamban.

Sri Mulyani mengaku sampai harus menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memfasilitasi dana desa, dibanding lewat pemda.

"Saya minta PT SMI bantuin daerah karena disitu tidak jalan, diskusi dengan tidak mulus, daerah tidak siap. Ini bukan soal uang, tapi eksekusinya ugrag-ugreg," ujarnya dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca: Terawan Akan Lobi Muhadjir Effendy dan Sri Mulyani Agar BPJS Kesehatan Kelas III Dapat Subsidi

Menurutnya, eksekusi yang lamban dari pemda tersebut membuat penyaluran dana desa tidak berlangsung secara baik, meski sudah melalui proses politik.

"Akibatnya kecepatan tidak bisa optimal. Proses politik, transparansi dan tata kelola baik, tapi penyampaianya juga harus baik," kata Sri Mulyani.

Baca: Saat Warga Desa Siluman Ditanya Manfaat Dana Desa

Lebih rinci, ia menambahkan, ada daerah yang baru 20 persen menyalurkan total dana desa, sehingga harus ada sistem pengeluaran wajib.

"Mandatory spending masuk karena ada daerah tidak capai 20 persen. Anggaran untuk infrastruktur tidak sesuai, anggaran kesehatan tidak sesuai juga padahal penting buat sumber daya manusia yang baik," pungkasnya.