TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/BTP dikabarkan akan menduduki jabatan penting di satu di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar ini menyeruak setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).

Setelah bertemu Erick Thohir, Ahok mengungkapkan, pertemuan itu membicarakan soal perusahaan BUMN

Dilansir dari TribunMedan.com, pertemuan mereka berlangsung hingga pukul 10.50 WIB.

Usai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama satu setengah jam membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok.

Kendati demikian, ia belum dapat mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN.

Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," tegas Ahok.

Golkar Setuju

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tidak masalah jika politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi direksi pada salah satu BUMN.

Ketua Umum Partai Golkar ini menilai Ahok sebagai sosok profesional untuk mengelola BUMN dan bukan sekadar politikus.

“BUMN sekarang kan memang sudah diisi profesional, tidak masalah. Saya tak sebut nama tapi saya bicara mengenai seorang profesional yang masuk BUMN,” ujar Airlangga ditemui di rakornas Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Airlangga enggan memberi komentar lebih banyak mengenai hal tersebut.

“Seorang profesional masuk BUMN kan bukan hal baru, seperti di Telkom.

Saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya.

Sedangkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa politisi PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.

Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok.

Namun ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu.

Nanti tergantung Presiden lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Luhut enggan berkomentar lebih banyak tentang jabatan apa yang akan diberikan kepada Ahok.

Ia hanya menyambut positif jika nantinya Ahok menjadi salah satu petinggi BUMN.

"Ya bagus lah kalau dia (Ahok) masuk ke BUMN," ucap Luhut.

Harus Mundur dari PDI P

Ahok harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diketahui Ahok saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, di Komplek Istana kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, ditegaskan Fadjroel, tidak menjadi halangan.

Terpenting Ahok tidak pernah menjadi terpidana dalam kasus dugaan korupsi.

Terlebih Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," katanya.

Soal posisi Ahok di BUMN, Fadjroel meminta agar masalah posisi dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," katanya.

Dikritik Gerindra dan Didukung Politisi Demokrat

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok untuk meminta bergabung ke dalam BUMN itu langsung mengundang respons dari partai Gerindra.

Melalui akun resmi Partai Gerindra, menuliskan;

"Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. #SuaraGerindra @KemenBUMN @erickthohir."

Selanjutnya, akun Partai Gerindra melalui Anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan pihaknya menghormati keputusan Menteri BUMN menjadikan Ahok sebagai pejabat di perusahaan pelat merah.

Tetapi ia menyarakan Erick Thohir untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPK maupun BPK sebelum menentukan Ahok sebagai pejabat BUMN.

"Anggota @DPR_RI Komisi VI @andre_rosiade menghormati keputusan @KemenBUMN @erickthohir untuk mengangkat Ahok, tapi beliau menyarankan agar Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan @KPK_RI dan @bpkri terlebih dahulu. #SuaraGerindra," tulisnya.

Politisi Demokrat Setuju Ahok

Jansen Sitindaon, Ketua DPP Partai Demokrat justru setuju pengangkatan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN. 

Hal itu melalui akun twitter @jansen_jsp, Rabu.

Dia berharap Ahok ditempatkan di perusahaan BUMN yang mengurusi hajat hidup rakyat seperti PLN dan Pertamina.

"Diluar kontroversinya di Jakarta, saya yakin pak @basuki_btp ini punya kemampuan mumpuni. Kalau bisa pak Ahok ini diberikan BUMN besar, yg mengurusi hajat hidup orang banyak mas@erickthohir. Seperti PLN atau @pertamina. Jgn BUMN yg "ecek-ecek". Agar kemampuannya tersalurkan pas!"

Sementara, mantan Sekretaris BUMN Said Didu berkomentar di akun twitternya @msaid_didu. 

Ia justru menyoroti para pendukung Ahok.

"Rencana menempatkan Ahok di BUMN mengembalikan arogansi para pendukung Ahok dan sebaliknya. Ini menunjukkan bhw kontraversi ttg Ahok masih sangat tinggi.
Orang yg coba nilai obyektif pun dihajar secara kasar oleh para Ahoker di medsos," tulisnya.

(Tribun-Medan.com/Twitter.com/Wartakotalive.com)