Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Cegah VP Director PT Cirebon Electric Power Terkait Penyidikan Proyek PLTU 2

Dua orang yang dicegah KPK adalah VP Director PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto dan Corporate Affairs Cirebon Power Teguh Haryono.

KPK Cegah VP Director PT Cirebon Electric Power Terkait Penyidikan Proyek PLTU 2
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Terdakwa Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra menjawab pertanyaan majelis hakim saat menjadi saksi dengan terdakwa Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto dalam persidangan kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (23/1/2019). Dalam persidangan tersebut, Sunjaya menyanggah banyak keterangan yang tertuang di berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik KPK soal kesaksiannya untuk Gatot Rachmanto?. (TRIBUN JABAR/GANI KIRNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua orang bepergian ke luar negeri terkait perkara gratifikasi terhadap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Dua orang yang dicegah KPK adalah VP Director PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto dan Corporate Affairs Cirebon Power Teguh Haryono.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, surat pelarangan telah dikirim ke bagian imigrasi. Mereka berdua dilarang ke luar negeri selama enam bulan.

"Terhitung sejak 1 November 2019," kata Febri kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).

Kata Febri, Heru dan Teguh dibutuhkan kesaksiannya terkait kasus perizinan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2.

Baca: 15 Tokoh Pegiat Antikorupsi Beri Suntikan Moral ke KPK

"Akan dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini ataupun perkara terkait lainnya. dan agar saat diagendakan pemeriksaan tidak sedang berada di LN (luar negeri)," katanya.

Sebelumnya, KPK menduga Sunjaya Purwadisastra menerima uang terkait perizinan proyek PLTU Cirebon 2. Total uang yang diduga diterima oleh Sunjaya dalam suap perizinan itu sebesar Rp6,04 miliar.

"Tersangka SUN diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp6,04 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019).

Dalam proses persidangan, Sunjaya mengakui menerima uang sebanyak Rp6,5 miliar melalui Camat Beber, Cirebon Rita Susana.

Baca: ICW: Penyebab Turunnya Kepercayaan Publik ke KPK adalah Firli Bahuri dan UU Baru

Ia berdalih penerimaan itu sebagai uang pengganti dari Hyundai Engineering & Construction atas keberhasilannya membebaskan tanah untuk proyek pembangkit.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas