Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidratahta Mukhtar, dosen Ilmu politik Universitas Kristen Indonesia dan Direktur Tikar Institute, mengapresiasi penyelanggaraan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut dia, Kemendagri sudah mengambil peran vital sebagai leading sector yang harus mengkoordinasikan peran semua elemen pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam rangka cegah tangkal radikalisme, terutama pada sektor pendidikan, agama dan sosial politik daerah.

"Disaat para menteri menyiapkan strategi dan kebijakan untuk melaksanakan program kerja, Mendagri Jenderal Tito Karnavian sudah langsung membuat gebrakan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju," kata dia, saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

Dia menjelaskan, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju itu mampu memperkuat kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Dia menilai, rakor ini strategis karena kabinet Joko Widodo-Maruf Amin baru perlu menyatukan pikiran dan langkah untuk menerjemahkan visi nasional kabinet baru yang disusun presiden Jokowi.

"Dalam mempercepat gerak pembangunan nasional, kuncinya ada pada sinergi dan koordinasi antar kementerian lembaga baik di pusat maupun daerah," kata dia.

Pada saat ini, dia menyadari peran birokrasi pemerintah sangat menentukan bagi pembangunan nasional, tetapi budaya birokrasi kadang lamban dan tak efektif.

Sehingga, dia mengungkapkan, Indonesia merupakan bangsa besar, tetapi menghadapi tantangan kompleks di tengah dinamika dan kompetisi antar bangsa dewasa ini.

"Karena itu, tata kelola pemerintahan harus efektif. Terobosan Presiden Jokowi mengenai pemangkasan jenjang birokrasi pemerintahan adalah satu strategi mendorong peran birokrasi pusat dan daerah secara lebih baik, lebih berintegritas dan makin dipercaya publik," kata dia.  

Mencermati situasi politik, dan keamanan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, dia menyerankan, agar Kemendagri berperan melakukan deteksi dini dan pencegahan konflik, kekerasan dan gejolak daerah dengan segala motif dan ancaman yang mengitarinya.

"Kita menyadari pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilakukan, akan menghadapi banyak hambatan jika pilar keamanan dalam negeri (kamdagri) diabaikan. Kunci pencegahannya, Negara harus hadir, dengan meningkatkan keamanan daerah," tambahnya.