TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketua DPD tingkat I dan II partai itu menjadi prioritas untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Dengan catatan, harus punya elektabilitas mumpuni.

“Partai Golkar memberi prioritas untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas untuk diusung dalam pilkada,” ujar Airlangga di sela Rapimnas Golkar di Jakarta, Kamis (14/11/1019) malam.

Baca: Nusron Wahid: Ada Empat Calon Ketua Umum Golkar Tak Mungkin Aklamasi

Airlangga meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota membantu dan mendo­rong kader masing-masing untuk memenangi pilkada.

Pasalnya, ada 270 daerah yang akan menyelanggarakan pilkada serentak sehingga perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu.

“Kami tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” tuturnya.

Airlangga menambahkan, kaderisasi dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda menjadi penerus partai amat penting untuk dilakukan.

Baca: Kader Partai Cerdas dan Dewasa, Munas Golkar Diyakini Berlangsung Kondusif

"Kami harus mendorong kaderisasi dan legitimasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya di pemilu, malainkan untuk dinamika kebijakan ke depan,” ujarnya.

Hal ini dibuktikan dari 10 anggota DPR termuda, tiga orang ialah kader Golkar. Hal itu wujud komitmen partai beringin untuk regenerasi kader.

“Di masa mendatang, kita harus mendorong kader muda. Salah satu yang disampaikan Presiden, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.

Sementara itu, politikus Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebut Fraksi Golkar DPR sedang mengkaji wacana tentang sistem pemilihan kepala daerah.

Baca: Nurul Arifin Sampaikan Kembali Keberhasilan Golkar di Bawah Kepimimpinan Airlangga Hartarto

Hal itu dilakukan dengan menimbang faktor budaya, ekonomi, dan politik melalui berbagai masukan dari kalangan intelektual dan tokoh masyarakat.

“Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat. Dari segi semua faktor. Nanti kita akan lihat,” kaya Azis.

Namun demikian, dirinya menuturkan tidak ada catatan khusus mengenai tahapan pilkada serentak yang sudah dan sedang dilakukan.

"Proses tersebut diserahkan sepenuhnya kepada anggota fraksi yang bertugas di Komisi II DPR," kata Aziz.