Cegah Radikalisme di ASN, Mendagr: Pemerintah Intensifkan Ideologi Pancasila
Pencegahan diantaranya kita dengan mengintensifkan ideologi pancasila, karena idelogi radikal bisa kalah hanya dengan ideologi yang baik
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan mengintensifkan ideologi pancasila pada aparatur sipil negara (ASN), untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dikalangan abdi negara.
Hal itu disampaikan Tito saat ditemui di Istana Wakil Presiden (Wapres), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
"Pencegahan diantaranya kita dengan mengintensifkan ideologi pancasila, karena idelogi radikal bisa kalah hanya dengan ideologi yang baik," kata Tito.
Baca: Mendagri: Radikalisme Harus Ditangani Lintas Sektoral
Selain itu ujar Tito, pada proses rekrutmen CPNS 2019 KemenPAN-RB akan memasukan materi pancasila.
"KemenPAN-RB rekrutmen perlu ada materi yang berhubungan dengan pancasila," ujar Mantan Kapolri ini.
Sebelumnya, pemerintah meluncurkan portal khusus pengaduan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme.
Penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan radikalisme ASN itu dilakukan 11 Kementerian atau Lembaga, yakni KemenPAN RB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BPIP, dan BKN, serta KPK dan KASN, di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (12/11).
Baca: Tak Lagi di Kemenko Polhukam, Penanganan Terorisme dan Radikalisme Langsung Dipimpin Wapres
Masyarakat dapat melaporkan tindakan atau perbuatan ASN, berupa radikalisme negatif yang meliputi intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa, di laman beralamat aduanasn.id.