TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis menegaskan tak akan segan-segan mencopot kapolres-kapolres yang terbukti meminta proyek kepada kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga kajian strategis kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengaku memberi apresiasi tinggi atas komitmen Idham.

"Publik memberi apresiasi tinggi atas komitmen kapolri yang bakal tegas terhadap kapolres yang terbukti meminta proyek kepada kepala daerah," ujar Edi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (16/11/2019).

Baca: Polri: Tim Pencari Fakta Kasus Novel Bekerja Secara Rahasia dan Tertutup

Mantan anggota Kompolnas tersebut menilai komitmen Idham memiliki intensi yang jelas agar seluruh jajarannya semakin dipercaya masyarakat. Terutama apabila polisi dapat menjalankan tugas secara profesional.

Edi berharap jajaran polisi, kepala daerah hingga pengusaha merespon komitmen mantan Kabareskrim tersebut sehingga menjalankan tugasnya masing-masing secara transparan.

Menurut pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara tersebut, bila semua menjalankan tugas secara transparan maka dapat membantu dan mempercepat pembangunan serta serapan anggaran Indonesia. Hal tersebut sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

Baca: Muncul 2 Nama Calon Kabareskrim Polri Pengganti Idham Azis, Siapa Saja?

"Kita apresiasi komitmen yang kuat dari kapolri sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek, agar tercipta suasana yang kondusif di lapangan," kata Edi.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga komitmen mereka dalam melaksanakan pembangunan yang bersih dan profesional.

Ia mendorong bupati, wali kota, hingga gubernur menggandeng kapolres di wilayah masing-masing untuk menjadi pengawal pembangunan daerah.

"Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan daerah melalui konsultan yang solutif, bapak-bapak harus menggandeng para kapolres," kata Idham dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Bersamaan dengan itu, Idham meminta para kapolres tidak justru menjadi bagian dari permasalahan yang ada di daerah.

Ia mengingatkan para kapolres tak meminta jatah proyek pada kepala daerah. Namun, jika hal itu sampai terjadi, para kepala daerah diminta untuk melapor ke Idham. Selanjutnya, Idham bakal mengambil tindakan.

"Dan juga bukan rahasia umum banyak juga kapolres itu kalau dia minta proyek. Nah ini bagian dari masalah ini, terjadi konspirasi. Kalau dia begitu, gubernur, walikota silahkan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan," katanya.

Lebih lanjut, Idham berjanji pihaknya akan melakukan pengamanan secara maksimal pada seluruh kegiatan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Dalam upaya pengamanan itu, Idham menyebut institusinya bakal mengedepankan dua strategi, yaitu pencegahan dan penindakan.

Baca: Setelah Bom Bunuh Diri Medan, Kapolri: Kurang Lebih 19 Terduga Teroris Kita Tangkap

Pencegahan yang dimaksud Idham adalah menghindari adanya pemborosan anggaran daerah. Dalam upaya ini, Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Strategi kedua yaitu penegakkan hukum. Opsi ini menjadi pilihan paling terakhir yang diambil kepolisian. "Jadi ada proses pencegahan, ada proses penegakan hukum," ujar Idham.