"Kami coba mengakomodir para korban First Travel itu, kami mencoba melakukan upaya hukum kembali, biar bisa mengembalikan hak-hak para korban First Travel ini," ungkapnya.

Majelis hakim berpendapat akan terjadi ketidakpastian hukum jika aset dikembalikan kepada calon jemaah yang merupakan korban.

"Kemudian Mahkamah Agung juga menolak, itu sudah upaya hukum kita secara maksimal dalam tahap kasasi," lanjut Yudi.

Saat ini seluruh barang bukti perkara First Travel berupa kendaraan bermotor masih terlihat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Depok.

Seluruh barang bukti ini belum dilakukan eksekusi karena para korban masih melakukan gugatan perdata di pengadilan.

Sementara itu, pengacara korban First Travel, M Lutfi Yazid mengatakan, pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok tersebut bisa menimbulkan keributan.

Menurutnya para korban diminta untuk mengikhlaskan uang hasil lelang yang diambil oleh negara tersebut.

"Dia sebagai Kajari baru yang ditugaskan di Depok Jawa Barat tidak mengikuti perkara ini dari awal sehingga ia tidak paham persoalan tersebut seutuhnya."

"Kedua, sebagai seorang penegak hukum dan pemimpin di sebuah lembaga penegakan hukum yang dengan entengnya mengatakan 'ikhlaskan saja uang jamaah' ini menandakan ia tidak memiliki sensitivitas," ujar Lutfi dalam keterangan resminya, Jumat (15/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

(Tribunnews.com/Nuryanti, Kompas.com)