Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekian lama terpecah belah, unsur dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampak bersatu dalam sebuah pertemuan yang digelar di kediaman mantan Wakil Presiden Indonesia Hamzah Haz di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2019).

Pertemuan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran disusul sambutan dari mantan Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan Hamzah Haz selaku tuan rumah.

Suasana hangat terasa saat memasuki waktu istirahat. Semua peserta pertemuan saling berdiskusi dan bercanda sembari menyantap makan siang.

Dalam pertemuan itu kedua belah pihak dan semua unsur PPP mendengarkan secara seksama pemaparan dari dua analis politik Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia dan Nyarwi Ahmad dari UGM.

Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sidarto mengakui bahwa semua unsur hadir dalam pertemuan hari ini termasuk kedua kubu yang berseteru.

Baca: Dua Ketua Umum Absen pada Pertemuan Politisi Senior PPP di Kediaman Hamzah Haz

Ketua umum masing-masing kubu yaitu Suharso Monoarfa dan Humphrey Djemat tak hadir dalam acara tersebut.

“PPP versi Pak Suharso terlihat hadir seperti Emron Pangkapi, Rusli Effendi, lalu dari kami (versi Jakarta) juga banyak yaitu Yunus Razak dan Lukman Hakiem. Lalu ada unsur Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), fan lain-lain,” ungkap Sidarto.

Ia mengatakan bahwa pertemuan hari ini adalah upaya untuk mewujudkan islah di antara kedua kubu sebagai upaya memajukan PPP.

Karena menurutnya banyak pihak yang mulai was-was dengan capaian PPP di Pileg 2019 yang hanya memperoleh 4,52 persen suara.

“Solusi dari semua masalah PPP ini adalah keharusan menggelar muktamar dan menjadikannya sebagai momen islah nasional sampai akar rumput. Perolehan suara itu memang menjadi salah satu yang dievaluasi,” terangnya.

Lebih lanjut pihaknya siap bekerja sama dengan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya dalam menggelar muktamar selanjutnya.

“Mengenai penyelenggaraan muktamar adalah hak dari kepengurusan yang mengikuti Pemilu. Kami hanya minta ikut dilibatkan dalam upaya islah nasional tersebut,” ucapnya.

Menurut Sidarto Muktamar diperkirkan akan berlangsung awal Desember 2019 mendatang.