TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan segera memimpin salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penempatannya akan diumumkan pada awal Desember mendatang.

Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengatakan, tidak masalah terkait sosok Ahok yang dinilai kontroversial dan pernah tersandung kasus penistaan agama.

Menurutnya, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dulu, Ahok dinilai kontroversi karena dia melawan orang-orang yang bekerja dengan tidak benar dan tidak melayani masyarakat dengan baik.

"Tidak ada urusan, saya kira tidak ada hubungannya, soal kontroversi kan dia dulu melawan garong (pencuri) soal anggaran DKI misalnya, soal birokrasi yang tidak berjalan efektif, pelayanan yang tidak mumpuni, ya itu karakter pribadi ya," ungkapnya, di Studio Kompas TV, Minggu (17/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV.

Ditanya apakah nanti Ahok akan membawa karakternya itu ke dalam perusahaan BUMN, ia yakin jika Ahok akan menyesuaikan diri dengan perusahaan yang dipimpinnya.

Dirinya beralasan karena jika Ahok tidak bisa berubah, maka Ahok akan dianggap gagal.

"Tapi saya kira itu tidak dibawa di BUMN, saya yakin dia akan berubah, harus menyesuaikan diri dengan situasi baru, karena kalau tidak melakukan adaptasi, dia akan gagal," kata Deddy.

Deddy mengaku, saat ini belum bisa menilai pantas atau tidak Ahok dipilih menjadi pemimpin perusahaan BUMN.

Menurutnya, kinerja Ahok akan bisa dinilai setelah satu atau dua tahun masa jabatannya.

"Menjabat aja belum, kalau dia sudah bekerja setahun dua tahun kita bisa menilai, lalu dinilai apakah dia pantas duduk disana, kan faktanya belum duduk," ujarnya.

Dirinya menganggap penilaian terhadap Ahok yang akan memimpin perusahaan BUMN itu adalah sebuah asumsi.

"Jadi apapun sekarang namanya asumsi, asumsinya begini-begini," lanjutnya.

Ahok dikabarkan akan menjadi komisaris atau direksi di Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau Krakatau Steel.

Deddy Sitorus mengungkapkan, diperlukan karakter pemimpin untuk bisa menjabat sebagai komisaris atau direksi di perusahaan BUMN.

"Saya kira untuk menjadi pengurus di BUMN apakah menjadi direksi atau komisaris, apalagi sebesar Pertamina atau PLN, saya kira yang diperlukan itu leadership (kepemimpinan), karena sistemnya sudah berjalan kok," ungkapnya.

Ia beralasan sosok pemimpin tersebut diperlukan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang pasti terjadi.

"Ada banyak efisiensi di dalam, ada banyak kebocoran sana-sini, mau kita akui atau tidak tapi faktanya," ujarnya.

Deddy menilai, Ahok bisa memimpin perusahaan BUMN, setelah melihat kinerjanya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya kira dia cukup kuat ya, seperti kita lihat bagaimana dia menjadi Gubernur," katanya.

Ia menambahkan, dalam perusahaan PLN atau pertamina pasti ada bagian dari direksi yang terkena kasus korupsi.

Namun, bukan berarti tugas Ahok nanti sebagai pemberantas korupsi di dalamnya.

"PLN misalnya, berapa direksinya, direktur utamanya masuk KPK misalnya, kemarin juga pertamina. Tapi saya tidak mengatakan tugas Ahok nanti sebagai pemberantas korupsi," ujarnya.

Deddy melihat bahwa pemerintah telah melihat kepemimpinan Ahok dalam bekerja yang dinilainya kuat.

"Saya melihat kemungkinan pemerintah melihat leadership (kepemimpinan) dia, passion dia itu cukup kuat," jelasnya.

Sementara itu, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif juga merasa setuju jika Ahok memimpin perusahaan BUMN.

Ditanya pendapatnya terkait Ahok yang pernah mendekam dalam penjara karena kasus penistaan agama, Buya tidak mempermasalahkan status Ahok sebagai mantan narapidana itu.

Menurutnya, setelah keluar dari Penjara, Ahok bisa mengambil pelajaran dan bisa menjaga setiap perkataannya.

"Selama di penjara, dia akan banyak belajar lah, banyak belajar ya, bagaimana cara menjaga lidah," jelasnya di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (15/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Minggu (17/11/2019).

Buya Syafii Maarif menilai Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN.

"Kan belum pasti, saya rasa oke, kenapa tidak?" ungkapnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)