Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) untuk memberantas makelar atau calo penerimaan CPNS.

Untuk memberantasnya, Mantan juru bicara (jubir) Presiden Jokowi tersebut meminta KemenPAN RB tidak menjalankan cara-cara yang biasa, seperti mendirikan posko pengaduan.

Hal tersebut disampaikan Johan Budi dalam rapat perdana Komisi II DPR bersama MenPAN RB Tjahjo Kumolo, Senin (18/11/2019).

Baca: Update CPNS 2019, Kementerian Hukum dan HAM Paling Banyak Pelamar

"Jadi ada strategi baru, jadi bukan rutinitas. Apa yang dilakukan MenPAN-RB nanti ini, diseleksi itu, apakah sama dengan yang dulu-dulu, begitu, buka posko pengaduan yang akhirnya backfire juga, saking banyaknya pengaduan nggak diapa-apain," kata Johan Budi di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Pria yang juga pernah menjadi jubir KPK ini menilai kata-kata reformasi birokrasi dan revolusi mental sulit diimplementasikan menjadi sebuah program.

Baca: Tata Cara Pendaftaran Seleksi CPNS 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Namun, ia tetap meminta Tjahjo membuat suatu program pemberantasan makelar penerimaan CPNS yang lain daripada biasanya.

"Reformasi birokrasi dan revolusi mental itu kan kata-kata indah namun sulit untuk mengkongkretkan di apa, di dalam kaitan dengan teknik seleksi PNS itu," ujarnya.

Instansi dengan pelamar terbanyak

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Paryono membeberkan 5 instansi dengan pelamar terbanyak dalam CPNS 2019.

Pertama, Kementerian Hukum & HAM dengan jumlah pelamar sebanyak 119.276.

Kedua, Kejaksaan Agung dengan pelamar sebanyak 17.286.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pelamar sebanyak 6.334.

Baca: Pemerintah Kota Surakarta Buka Lowongan CPNS 2019, Berikut Jumlah Formasi Lengkapnya

Keempat, Kementerian Agama dengan pelamar sebanyak 5.862.