Kemendagri Temukan Data Empat Desa Bermasalah di Konawe Dapat Aliran Dana Rp 9,3 Miliar
Empat desa yang dimaksud yaitu, Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau Kecamatan Routa, dan Desa Napooha Kec
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri menemukan data dan informasi empat desa dari 56 desa bermasalah di Konawe, Sulawesi Tenggara telah disalurkan dana sebesar 9,3 miliar rupiah.
Temuan itu disampaikan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan, dalam konferensi pers, Senin (18/11/2019).
"Tim mendapatkan data bahwa empat desa tersebut ternyata benar telah di salurkan dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sebesar 9.327.907.054 rupiah" ujarnya.
Baca: Gubernur Ali Mazi Serahkan Pengusutan Desa Fiktif ke Polda Sultra dan KPK
Empat desa yang dimaksud yaitu, Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau Kecamatan Routa, dan Desa Napooha Kecamatan Latoma.
Namun demikian, Dirjen Kemendagri itu berujar baru sebesar 4,3 miliar atau sekiranya 47 persen yang telah disalurkan ke rekening kas desa, sehingga masih tersisa 4,9 miliar rupiah dalam rekening kas umum daerah atau sekiranya 53 persen.
"Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 bantuan euangan telah dianggarkan APBD dan disalurkan kepada 4 Desa tersebut sebesar 899.102.180 rupiah" lanjutnya.
Baca: Polda Sulawesi Tenggara Ungkap 3 Desa Siluman di Kabupaten Konawe, Terima Dana APBN Rp 5 Miliar
Dikabarkan, keempat desa masih dalam proses pendalaman hukum lebih lanjut dikarenakan empat Desa tersebut terdapat inkonsistensi data jumlah penduduk dan luas wilayah Desa.
Hasil kelanjutan pendalaman dari empat desa tersebut dua desa diantaranya yaitu Desa Wiau Kecamatan Routa, dan Desa Napooha Kecamatan Latoma masih perlu dilakukan pendalaman secara intensif.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.