TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan tengah beres-beres masalah internal perusahaan BUMN.

Perusahaan milik negara yang kerap dilanda masalah.

Pekan lalu ramai wacana mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi direktur utama Pertamina.

Hari ini giliran mantan wakil gubernur DKI Sandiaga Uno yang juga mantan calon wakil presiden RI dikabarkan akan jadi direktur utama PLN.

Baca: Nyaris Tak Ada yang Bela Sukmawati, Putri Proklamator Soekarno, Tante Puan Maharani, Ini Respon PBNU

Baca: Ahok Masuk BUMN & Ditolak Kelompok 212, Buya Syafii Maarif: Nggak Usah Didengar, Tunjukkan Prestasi

Baca: Novel Bamukmin: Ahok Dipaksakan Masuk BUMN Bisa Ancam Keutuhan Bangsa dan Ekonomi Anjlok

Benarkah hal tersebut? 

Pihak Istana ketika dikonfirmasi soal kabar tersebut, meminta awak media untuk bertanya ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Meski proses pemilihan direksi maupun komisaris BUMN strategis berada di tangan Presiden Jokowi namun pihak istana meminta media massa menanyakan hal itu kepada menteri BUMN.

"Lebih baik ditanyakan ke menteri BUMN, Pak Erick Thohir," ujar Juri Bicara Presiden Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, Presiden Jokowi telah meminta Erick untuk memperbaiki ratusan perusahaan pelat merah dan menjaga visi-misi BUMN seperti amanat pemerintah.

"Visi-misi BUMN adalah visi-misi dari presiden dan wakil presiden. Segala sesuatu terkait BUMN akan diselesaikan Kementerian BUMN," paparnya.

Eks pimpinan KPK juga dipanggil

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, menghadiri undangan pertemuan secara pribadi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir.

Dalam pertemuan itu, Erick dampingi kedua Wamen BUMN, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoadmojo.

Undangan ia terima melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, tujuan dari undangan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik.

Baca: POPULER! Soal Isu Ahok jadi Bos Pertamina, Begini Tanggapan Wakil Ketua ACTA Novel Bamukmin

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Chandra menegaskan, tidak menyinggung soal jabatan.

"Tebak-tebak buah manggis. Tidak ada bicara posisi atau jabatan," katanya ditemui usai pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019) dikutip dari Kompas.com.

Pertemuan itu, lanjut mantan komisaris utama PLN tersebut, hanya membahas seputar perkembangan BUMN secara luas. Ia pun tidak menyebut secara detil pada sektor apa yang difokuskan dalam pembahasan.

"Banyak (yang dibahas dalam pertemuan). Kebetulan, saya pernah jadi Komut (Komisaris Utama) PLN, ditanya pengalaman saya waktu itu gimana. Cuma, BUMN yang dibicarakan banyak," ujarnya.

Namun, dirinya memastikan pembahasan antara Erick dan kedua wamennya hanya seputar masalah hukum. Pasalnya, di tubuh BUMN kerap ditemukan pejabat yang tersangkut kasus korupsi.

"Pembicaraan iya (lebih spesifik ke hukum). Pak Menteri ( Erick Thohir) ingin BUMN ini maju, kendalanya apa, yang pernah saya alami apa. Kira-kira begitu," ucapnya.

"Jadi jangan sampailah ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi. Jadi Pak Menteri menyampaikan, salah satu yang penting adalah integritas. Jadi jangan sampai BUMN dijadikan bahan bajakan," jelasnya.

Chandra Hamzah disinyalir akan menempati jabatan di Kementerian BUMN. Namun, belum dipastikan jabatan yang akan diisi olehnya.

Rencananya, Chandra bakal dijadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya.

"Belum dibicarakan, tapi mungkin," ucapnya.

Klarifikasi jubir presiden

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meralat pernyataannya soal kewajiban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari PDI-P jika menjabat bos Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Awalnya, Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya ini menyebut bahwa Ahok harus mundur dari kader PDI-P jika sudah menjabat pimpinan perusahaan plat merah.

Namun, Fadjroel mengakui keliru.

Menurut dia, Ahok tidak harus mundur karena statusnya hanya sebagai kader, bukan pengurus partai.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif," kata Fadjroel kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Fadjroel mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015.

Fadjroel mengaku baru menyadari aturan tersebut tak mengharuskan kader parpol untuk mundur setelah berbicara dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," ujarnya.

Baca: Disinggung Politisi Gerindra Andre Rosiade soal Kasus Hukum Ahok, Arya Sinulingga: Ya Nantilah Itu

Presiden Jokowi sebelumnya membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jokowi menyebut Ahok bisa menjabat sebagai komisaris atau direksi di salah satu BUMN.

Namun ia belum mau menyebut BUMN yang akan ditempati Ahok.

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono