TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN, Erick Thohir kurang bisa menjaga etika di depan publik mengenai penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi petinggi BUMN.

Hal tersebut disampaikan Bari dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (18/11/2019).

Sebelumnya, Bari mengingatkan bagaimana janji Presiden Jokowi pada periode pertamanya menjabat sebagai kepala pemerintahan negara.

Menurut penuturan Bari, Presiden Jokowi pernah berjanji untuk membangun kabinet dan pemerintahan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu.

Sehingga bukan hanya bagi-bagi kursi kekuasaan.

"Sebelumnya mungkin kita bisa melihat lebih besar dulu ya. Publik masih ingat sekali janji Presiden Jokowi," kata Bari.

"Sejak 2014 yang sampai detik ini ternyata belum pernah beliau revisi sekali pun terkait dengan bagaimana janji untuk membangun kabinet dan pemerintahan itu lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dan bukan hanya bagi-bagi kursi," tambahnya.

Mengenai Ahok yang kini akan menduduki petinggi BUMN, Bari menilai tindakan tersebut dapat menjadi bagian yang perlu menjadi catatan.

Karena Ahok merupakan kader politik di partai yang sama oleh Jokowi, PDI Perjuangan.

"Itu juga menurut saya menjadi bagian yang perlu menjadi catatan," jelas Bari.

"Walaupun mungkin beliau mengatakan bukan pengurus partau politik, tapi jelas beliau sebagai kader partai politik," imbuhnya.

Bari mengatakan, hal tersebut bukan saja mengenai aturan, tapi juga etika.

Yaitu kepantasan BUMN yang diharapkan dapat dipimpin oleh profesional yang diharapkan dapat memberikan penghasilan untuk negara.

Bari juga menjelaskan menurutnya penunjukkan Ahok menjadi petinggi BUMN menjadi tanda Presiden Jokowi dan jajarannya, seperti Erick Thohir sebagai menteri BUMN dan yang lainnya kurang dapat menjaga etika di depan publik.

"Dan itu sebetulnya kita bicara bukan hanya bicara aturan tapi juga bicara etika."

"Kepantasan bagaimana BUMN yang diharapkan bisa menghasilkan penghasilan bagi negara yang dikelola dengan profesional tapi ternyata."

"Menurut saya kepantasan itu juga diukur dengan etika dan menurut saya hal ini menunjukkan ternyata Presiden Jokowi dan jajarannya."

"Menteri BUMN dan sebagainya kurang bisa menjaga etika di depan publik untuk menunjukkan, ini bagian etika negara yang harus kita jaga bersama," kata dia.

Isu mengenai Ahok yang akan menjadi petinggi BUMN menyeruak setelah kedatangan Ahok ke kantor Kementerian BUMN untuk bertemu dengan Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Erick Thohir menilai, BUMN di Indonesia membutuhkan sosok seperti Ahok.

Ahok diharapkan mampu memajukan perusahaan yang dikelolanya.

"Ya saya rasa di BUMN dengan 142 perusahaan kita perlu figur-figur yang bisa menjadi pendobrak," terang Erick Thohir.

"Ya kan tidak mungkin 142 BUMN dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record, pendobrak, tidak artinya salah dan benar."

"Tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga membuka lapangan kerja dengan cara berpartner. Tapi bukan BUMN terus merekrut pekerja. "

Sama seperti Jokowi, Erick Thohir juga belum ingin menyebutkan secara jelas perusahaan BUMN mana yang akan dipimpin oleh Ahok.

Meski belum menyebutkan nama BUMN yang akan dikelola Ahok, Erick Thohir memberikan tanda jika nantinya Ahok akan ditempatkan di BUMN yang berkaitan dengan energi.

Erick Thohir juga menjelaskan pertimbangannya menunjuk Ahok menjadi calon petinggi BUMN.

Ia berpendapat, Ahok merupakan tokoh yang konsisten.

Selain itu Erick Thohir juga mengatakan rekam jejak Ahok jelas dan bisa membangun.

"Saya rasa beliau juga tokoh yang konsisten, yang sudah jelas track recordnya, bisa terus membangun," ungkap Erick Thohir.

Menurut penuturan Erick Thohir, keputusan penempatan Ahok akan disampaikan pada awal Desember 2019 mendatang. (*)

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)