TRIBUNNEWS.COM - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, membantah adanya desa siluman yang mendapatkan dana dari pemerintah.

Halim Iskandar mengatakan, dirinya tidak pernah mengatakan ada desa yang tidak berpenghuni namun menerima aliran dana desa.

Dari data di Kementerian Desa, ia juga membantah ada desa yang tidak menggunakan dana desa untuk program pembangunan.

"Saya tidak pernah mengiyakan adanya desa Siluman," ujarnya, di Gedung DPR RI, Selasa (19/11/2019).

"Selalu saya katakan dari perspektif data yang ada di Kementerian Desa, tidak ada satupun (desa) yang tidak berpenduduk menerima dana desa, kemudian dana desanya tidak digunakan untuk membangun, itu tidak ada," imbuh dia.

Dikutip dari KOMPASTV, Halim Iskandar menyatakan, Kementerian Desa terus mengawal dana pemerintah yang turun ke desa-desa.

"Dari perspektif Kementerian Desa, semua dana yang sudah disalurkan kemudian dicairkan ke desa, kita pantau betul semua digunakan untuk membangun," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menemukan sebuah desa yang tidak berpenghuni atau ia menyebutnya dengan fiktif.

Namun desa tersebut mendapat anggaran dari pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR RI terkait tantangan dalam penyaluran dana desa.

Semakin memperkuat dugaan Sri Mulyani, desa tersebut memang tidak terdaftar sebelumnya, jadi bisa dikatakan tidak berpenghuni.

Tetapi, pelaku yang membuat adanya desa itu belum diketahui siapa orangnya.

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Mengutip tayangan Youtube KOMPASTV, Selasa (5/11/2019), adanya ‘desa hantu’ ini diakui Sri Mulyani baru terungkap karena ada pihak yang melapor usai terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.

TKDD menjadi satu diantara belanja negara yang terus naik dan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan jika TKDD saat ini naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar daerah Jawa dan luar Jawa," imbuh dia.

Hingga 30 September 2019, Sri Mulyani menyebut realisasi dana desa Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun.

(Tribunnews.com/Nuryanti)