TRIBUNNEWS.COM - Periode ke-2 Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah memasuki satu bulan.

Namun, baru satu bulan berjalan, kebijakan - kebijakannya berhasil memancing perhatian publik. 

Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar juga turut menyoroti kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di jilid ke dua. 

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Jokowi pada satu bulan ini menunjukkan kearah sibuk pada diri sendiri. 

Hal ini ia sampaikan dalam acara Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (20/11/2019). 

"Ini masih pada momentum mereka ini masih happening, masih senang, terus masih mencoba bagi - bagi mengisi beberapa kursi di runutan di bawahnya," ujarnya. 

Ia juga menambahkan, pemerintahan Jokowi saat ini masih sibuk dengan persoalan - persoalan yang menyedot perhatian masyarakat terkait sosok. 

"Dalam sebulan ini masih sibuk pada soal merombak posisi orang - orang, masih sibuk soal Ahok, saya si tidak ada masalah sama Ahok, positif negatif bisa kita bahas, tapi orang tersedot lagi soal sosok dan posisi," imbuhnya. 

Menurut Haris, kebijakan Jokowi belum masuk dalam wilayah substansi. 

"Namun menurut saya belum masuk kewilayah zona -zona substansi yang masyarakat sibuk represi terdesak oleh kebijakan - kebijakan 5 tahun lalu," ujar Haris.

Meskipun demikan Haris menuturkan masyarakat masih dapat berharap dengan adanya perbaikan di periode kedua Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

"Berharap, masyarakat masih ada harapan dalam konteks negara dan warga negara yuk periode kedua diperbaiki," tutur Haris. 

Dalam acara tersebut, Haris menuturkan tiga karakter yang ada dalam pembagian power sharing. 

Pertama, menurutnya posisi, dalam sebulan ini Jokowi masih terus menciptakan wakil menteri. 

Kedua, terkait pembangunan, menurutnya Indonesia kedepannya masih sibuk pada topik-topik pembangunan.

Ketiga, yakni wilayah.

Namun Haris Azhar menekankan sekali lagi, dalam pemerintahan jilid dua ini Jokowi masih akan terus sibuk pada hal tersebut. 

"Nanti kedepan akan sibuk pada hal-hal seperti itu, karena ini memamng konsekuensi dari periode kedua harus merangkul sebanyak mungkin," ungkap Haris. 

Diketahui Haris Azhar merupakan aktivis Hak Asasi Maunsia (HAM). 

Pria kelahiran 1975 ini merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti.

Ia juga telah mendapatkan gelar MA dalam bidang HAM di University of Essex, Inggris pada 2010.

Sekarang ia merupakan Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru. 

Dikutip dari Tribunnews.com Ia pernah mendampingi korban bahkan menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Adapun perjalanan karir dari Haris Azhar di Kontras

Sukarelawan Divii Advokasi, KontraS 1999

Anggota Staf Monitoring & Biro Riset, Kontras

Kepala Dokumentasi Penelitian Biro, Kontras

Kepala Riset, Investigasi dan Biro Database, Kontras

Wakil Koordinator Kontras

Koordinator Kontras 2015 (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Desi Triana Aswan)