Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Menteri BUMN Erick Tohir melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di BUMN menuai pro dan kontra.

Mereka yang pro menganggap karakter Ahok yang tegas mampu memimpin BUMN.

Sementara yang kontra menilai Ahok merupakan orang bermasalah karena merupakan mantan narapidana.

Padahal, Ahok sudah selesai menjalani hukumannya.

Baca: Kabar Ahok Masuk BUMN Tuai Pro Kontra: Alasan Pemilihan, Status Mantan Napi, dan Penolakan

Founder Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi mengaku menolak Ahok karena sudah sangat negatif di masyarakat.

"Dia juga bukan tokoh publik yang bener, artinya dia menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur banyak masalah di DKI baik pengelolaan anggaran maupun dari kepemimpinan dia, sehingga menimbulkan kontroversi yang luar biasa," kata Adhie Massardi dalam diskusi di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, (21/11/2019).

Baca: Penolakan BTP Masuk BUMN, Ketua DPP Partai Nasdem: Apasih Salahnya dengan Ahok? Kinerjanya Baik

Menurut dia, apabila Ahok diangkat menjadi pejabat BUMN, maka akan membuka memori masyarakat terhadap permasalahan masa lalu.

"Ketika ini diangkat kembali tentu saja orang, memori orang akan teringat kembali persoalan hukum yang ditimbulkan Ahok dan tidak terselesaikan," katanya.

Baca: Heboh Gaji PNS Baru di DKI Jakarta Capai Rp 20 Juta, Tjahjo Bilang Enggak Masalah

Ia mencontohkan kasus Rumah Sakit Sumber Waras, lalu pembelian lahan di Cengkareng, masalah Transjakarta dan pengelolaan dana CSR.

Belum lagi menurutnya penggunaan dana yang off budget, serta sikapnya saat menjadi gubernur.

"Ketika dia mengarahkan tentara dan Polisi untuk menghadapi rakyat waktu penggusuran, rekaman ini kan muncul kembali," katanya.