Jokowi Dorong Hilirisari Pertambangan, Atasi Defisit Transaksi Berjalan dan Neraca Perdagangan
Jokowi mendorong melakukan hilirisasi produk pertambangan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
Penulis:
Indah Aprilin Cahyani
Editor:
Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong untuk melakukan hilirisasi produk pertambangan kepada para pelaku industri tambang.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Indonesian Mining Association Award di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Menurutnya, dunia kini sudah menuju kepada era energi yang ramah lingkungan, berdasarkan diskusi Jokowi dengan sejumlah pimpinan organisasi internasional.
"Dunia sudah menuju kepada energi yang ramah lingkungan."
"Semuanya harus mulai siap-siap dan hati-hati," ujarnya, dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/11/2019).
Baca: Di Mata Najwa, Fadli Zon Kritisi Periode Kedua Presiden Jokowi: Jelas Kok Terjadi Kemunduran
Selain itu, diharapkan akan membantu pemerintah mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang sudah berlangsung lama dengan hilirisasi industri tambang,
Jokowi mengatakan meskipun ekspor dari industri pertambangan itu sendiri memberikan kontribusi yang besar kepada neraca perdagangan Indonesia.
"Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk memulai, memproses, barang-barang tambang kita ini menjadi barang setengah jadi atau barang jadi."
"Sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect yang besar ke mana-mana termasuk tentu saja dalam penciptaan lapangan kerja yang itu dibutuhkan oleh masyarakat," jelasnya.
Ia mengungkapkan berdasarkan perhitungan, jika semua pelaku industri tambang menuju pada hilirisasi dengan mengekspor barang setengah jadi maupun bahan jadi, Jokowi meyakini masalah dua defisit tadi bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.
Baca: Reaksi Fahri Hamzah ketika Cuitannya yang Minta Ampun saat Kritik Jokowi Dibahas Najwa Shihab
"Itu hanya satu, kita baru berbicara satu komoditas yang namanya nikel."
"Belum berbicara masalah timah, batu bara, copper."
"Banyak sekali yang bisa kita lakukan dari sana karena dari situlah akan muncul nilai tambah," lanjutnya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengamanatkan soal hilirisasi industri sampai tahun 2017
Jokowi kembali mengajak pelaku industri tambang untuk bersiap diri, meskipun kini ada relaksasi menjadi tahun 2022.
"Kalau memang perlu bergabung, bergabunglah."
"Kalau ada masalah yang berkaitan dengan pendanaan untuk menyelesaikan ya marilah kita bicara," ujarnya.
Produk tambang lain tidak hanya nikel, juga berpotensi untuk menghasilkan produk turunan yang banyak dan bernilai tambah jika dilakukan hilirisasi.
Baca: Ini Permintaan Jokowi kepada Para Pengusaha Tambang
Misalnya, asam sulfat sebagai turunan nikel yang dapat dipakai sebagai campuran untuk membuat baterai lithium atau tembaga yang turunannya bisa sampai 15 kali lipat nilainya.
"Sehingga desain strategi besar bisnis negara dalam jangka ke depan yang kita ingin membangun mobil listrik di negara kita ini betul-betul bisa kita capai karena kuncinya ada di baterai," tuturnya.
Menurut Jokowi, untuk membuat baterai lithium Indonesia memiliki 70 persen bahan-bahan dan akan sangat keliru jika barang-barang tersebut diekspor dalam bentuk mentah.
Baca: Teten Masduki: Kalau Ditugaskan Pak Jokowi Hari Ini Harus Selesai Kemarin
"Sehingga akhirnya transformasi besar ekonomi di Indonesia ini betul-betul bisa berubah, dimulai dari dunia pertambangan. Ada betul-betul transformasi besar ekonomi yang ada di negara kita," pungkasnya.
Dalam acara tersebut, turut mendampingi Presiden antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia Ido Hutabarat.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)