TRIBUNNEWS.COM - Reuni Akbar (RA) 212 direncanakan akan digelar di Monas, Senin (2/12/2019) mendatang.

Awit Masyhuri, Ketua RA 212 mengungkapkan, pihaknya tidak mengundang para pejabat secara langsung untuk menghadiri RA 212, kecuali Anies Baswedan.

Melansir Kompas.com, Awit Masyhuri menyebut salah satu pejabat yang diundang secara langsung adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, gelaran RA 212 diselenggarakan di Jakarta, yang dipimpin oleh Anies.

“Itu bebas siapa saja mau datang, kita mah tidak ngundang. Kalau Pak Anies kan beda, Beliau kan tuan rumah. Kalau itu ngundang, karena kan izinnya ke Beliau,” ujar Awit saat dihubungi, Sabtu (23/11/2019).

Anies juga diagendakan untuk memberikan sambutan tersebut.

Awit mengatakan, pihaknya membuka diri bagi siapa pun pejabat yang mau hadir dalam acara RA 212.

Tema RA 212 kali ini adalah berdoa bagi bangsa dan keselamatan negara Indonesia.

Awit juga mengungkapkan pada RA 212 juga akan berdoa agar negara Indonesia dilindungi dari penista agama.

“Kami tolak penista agama. Sebab Penistaan agama masih terjadi lagi. Jadi jangan terjadi lagi menyinggung masalah agama. Agama apapun tidak boleh dinistakan,” ujar Awit.

Kemudian, reuni akbar itu juga mendoakan kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Polisi Siap Amankan

Sementara itu, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapkan polisi siap mengamankan jalannya RA 212.

Dikutip dari video pemberitaan Kompas TV, pihaknya akan melibatkan kirka (perkiraan keadaan) intelijen untuk menghitung jumlah pihak keamanan yang dibutuhkan.

Namun hingga kini, ia menyebut belum ada surat pemberitahuan rencana aksi yang masuk ke Mabes Polri.

"Unjuk rasa, demostrasi hak dari warga negara, tetapi tetap ada aturannya. Kalau nanti ada surat pemberitahuan ke kepolisian, nanti akan kita analisa," ungkapnya.

Polisi juga siap menggandeng TNI untuk mengamankan acara tersebut.

"Kita juga memerlukan kirka intelijen, untuk menghitung berapa pengamanan yang harus kita lakukan. Nantinya kita akan kerja sama dengan TNI untuk pengamanan, seandainya nanti surat pemberitahuannya sudah masuk ke kepolisian," ungkapnya.

Rencana Acara

Mengutip berita Kompas TV, Ketua Steering Committee (SC) reuni 212, Yusuf Martak mengungkapkan acara ini akan dimulai pada Senin (2/12/2019) dini hari dengan salat tahajud pukul 03.00 WIB.

Diungkapkannya, sejumlah ulama dan tokoh agama akan turut serta memberikan ceramah.

Yusuf mengungkapkan, RA 212 bukanlah sekadar ajang unjuk kekuatan dan bukan pula untuk gagah-gagahan.

“Kita berkumpul dalam satu momen, satu titik pertemuan dengan tujuan bermunajat, berdoa dan zikir kepada Allah SWT untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia serta menjaga NKRI."

Karena itu, mari kita putihkan Monas,” ujar Yusuf Martak dalam konferensi pers di DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Juru bicara FPI, Slamet Ma'arif mengklaim panitia telah mengantongi izin untuk acara itu dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kepolisian.

“Alhamdulillah untuk perizinan dan pemberitahuan sudah tidak mengalami hambatan yang berarti. Kawan-kawan di daerah akan siap menyambut acara ini,” kata Slamet.

Pernyataan Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD tidak mempermasalahkan dengan diadakannya RA 212 di Monas.

Dikutip dari video pemberitaan YouTube Kompas TV, Mahfud MD menilai tidak perlu ada pengamanan khusus.

"Tidak perlu, artinya sudah ada SOP nya, kan aparat sudah bagus kok," ungkapnya.

Tanggapan MUI

Mengutip Tribun Timur, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mamasa Ramli mengatakan, RA 212 semestinya tidak dilaksanakan lagi.

Ia mengatakan meskipun tujuannya untuk dakwah tidak harus turun ke jalan.

Menurutnya, dakwah bisa dilaksanakan di masjid, majelis taklim dan lingkup organisasi keagamaan.

Dia mengatakan, jika harus turun ke jalan efeknya kepada masyarakat dan kelompok-kelompok lain tentu menimbulkan persepsi yang negatif.

"Dengan kondisi saat ini baiknya kita konsentrasi mendukung segala program pemerintah yang ada," ucapnya.

Ia menganggap hal tersebut bisa mengganggu roda pemerintahan.

"Jangan lagi ada gerakan tambahan yang berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan yang baru saja terbentuk", kata Ramli Rabu (20/11/2019).

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Cynthia Lova) (Tribun-Timur.com/Semuel Mesakaraeng)