BERAPA gaji yang akan diterima para staf khusus Presiden Joko Widodo? Nominal gajinya relatif besar, yaitu Rp 51 juta.

Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.

Dalam Perpres tersebut tertulis gaji staf khusus presiden sebesar Rp 51 juta per bulan.

Dalam pasal 5 disebutkan hak keuangan staf khusus presiden sebesar Rp 51 juta per bulan. Termasuk di dalamnya adalah gaji dasar, tunjangan kinerja dan pajak penghasilan.

Karena Presiden Joko Widodo kini memiliki 14 staf khusus, maka negara harus mengeluarkan Rp 714 juta per bulan untuk menggaji staf khusus.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak menjelaskan apakah besaran gaji staf khusus presiden mengalami perubahan atau tidak. Moeldoko mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.

"Mohon maaf, saya belum sampai ke sana. Belum sampai ke hal-hal yang bersifat adminstrasi," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Tujuh dari 14 orang staf khusus presiden berasal dari kelompok milenial. Mereka adalah Putri Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Billy Mambrasar, Aminuddin Ma'ruf dan Andi Taufan Garuda Putra.

Baca: Larangan LGBT Lamar CPNS di Kejaksaan Agung Dinilai Diskriminatif

Baca: Tanggapan Kaesang Pangarep saat Dikritik Tak Masuk Akal Jualan Pisgor Beli Mobil Mewah Rp 2 Miliar

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Arsul Sani mengapresiasi penunjukan anak-anak muda sebagai staf khusus presiden.

Arsul menilai Presiden Joko Widodo menginginkan generasi muda menjadi lebih perhatian terhadap permasalahan negara.

Menurut Arsul saat ini generasi muda cenderung apatis terhadap politik.

"Pak Jokowi ingin mendorong anak-anak muda sejak awal juga masuk, ikut mengurus, ikut peduli soal negara, soal pemerintahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Arsul Sani juga menilai penunjukan tujuh orang muda sebagai staf khusus sangat tepat.

Menurut Arsul mereka telah berprestasi di bidangnya masing-masing, mulai dari sektor bisnis, profesional dan sosial.

Baca: Larangan LGBT Lamar CPNS di Kejaksaan Agung Dinilai Diskriminatif

Baca: Kebijakan Pengadaan Alutsista, Langkah Utama Jokowi Buat Rencana & Peta Jalan, Menhan: Kita Cek Lagi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi menilai penunjukan anak-anak muda sebagai staf khusus merupakan sebuah keberanian dan kesempatan langka.

Achmad Baidowi berharap kesempatan ini menjadi proses regenerasi dan transfer pengalaman utnuk menyiapkan calon pemimpin bangsa.

Pria yang kerap disapa Awiek itu berharap kemunculan anak-anak muda ini bisa berbarengan dengan ide-ide baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika itu terjadi, maka kebijakan-kebijakan pemerintah bisa familiar bagi anak-anak muda.

"Tentu para staf khusus milenial tersebut dipercaya Presiden bukan karena usia mudanya, tapi karena kemampuan yang mumpuni sehingga bisa profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas," ujar Awiek kepada Tribun Network, Jumat (22/11/2019).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengapresiasi hal ini.

Baca: Ada Wacana MPR Jabatan Presiden Bakal Jadi 3 Periode, Kepala Staf Kepresidenan Beri Tanggapan

Baca: Soal Reformasi Perpajakan,Jokowi Sampaikan Agenda Besar untuk Menciptakan Lapangan Kerja

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai langkah Presiden Joko Widodo menginspirasi anak-anak muda yang kreatif.

"Diharapkan teman-teman milenial mereka bisa termotivasi untuk berbuat inovatif. Ini melampaui batas-batas birokrasi, inovasi dan kreativitas itu melampaui aturan birokrasi yang kaku," kata Djarot di Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Birokrasi Jadi Gemuk

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saleh Partaoanan Daulay mengapresiasi keputusan Jokowi menunjuk anak-anak muda dan difabel sebagai staf khususnya.

Namun demikian, Saleh menilai keputusan mengangkat 14 staf khusus presiden justru membuat birokrasi di lingkungan Istana menjadi semakin gemuk.

Menurut Saleh saat ini jumlah pembantu presiden banyak. Mulai dari menteri, wakil menteri, staf kepresidenan, juru bicara hingga staf rumah tangga kepresidenan.

Saleh mengatakan sepintas urusan internal di Istana dapat terselenggara secara baik karena jumlah pembantu presiden banyak.

"Sekarang ditambah staf khusus kepresidenan. Silakan dinilai sendiri apakah itu efisien atau tidak," ujar Saleh, Jumat (22/11/2019).

Pengangkatan staf khusus presiden tidak efisien menurut Saleh karena selama ini kinerja dari mereka tidak pernah terdengar. Imbasnya keberadaan lembaga tersebut terkesan tidak efektif.

"Saya tidak pernah dengar aktivitasnya, mungkin bisa saja karena saya kurang mengikuti. Seharusnya, kalau gerakan dan aktivitasnya jelas, semua orang pasti akan tahu. Ini rasa-rasanya tidak seperti itu," kata Saleh.

Djarot Saiful Hidayat menjawab tudingan Saleh Partaonan Daulay. Menurut Djarot penunjukan staf khusus milenial justru akan mendobrak birokrasi yang kaku.

"Selama ini justru suka mempersulit diri kita lewat berbagai peraturan yang menjerat kita," kata Djarot. (Tribun Network/sen/mam/yud/fik)