Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempermasalahkan besaran gaji yang diterima oleh staf khusus Jokowi, terutama dari kalangan milenial.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid tak mau berkutat soal permasalahan gaji.

Baca: Staf Khusus Jokowi Digaji Rp 51 Juta Jadi Polemik, PDIP: Kami Lihat Dedikasinya

Sebab hal itu memang menjadi hak mereka yang terpilih.

"Sebenarnya itu haknya beliau-beliau. Yang penting adalah kinerja mereka, policy mereka, sudah benar belum," ucap Kholid saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).

Persoalan yang sebenarnya harus disoroti, menurut PKS adalah dampak kehadiran mereka di lingkup Istana Kepresidenan.

Ia khawatir keberadaan kaum milenial hanya dijadikan gimik semata untuk pencitraan sang presiden.

Jika enggan dicap seperti itu, PKS berharap para anak muda terpilih ini dapat membawa dampak perubahan ke arah positif.

Utamanya bagaimana mereka memunculkan ide penciptaan lapangan kerja bagi anak-anak muda.

Kalau hal tersebut tak bisa dimunculkan, dan angka pengangguran di kalangan anak muda masih tinggi, maka sia-sia langkah Jokowi merangkul milenial.

"Anak-anak sekarang baru lulus tapi bingung mau kemana. Stafsus muda kalau pengangguran di kalangan anak muda tinggi, ya nggak ngaruh," jelas dia.

"Makanya kita kasih kesempatan tapi jangan hanya jadi gimik. PKS akan terus memantau," pungkas Kholid.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengangkat 14 orang staf khusus baru.

Tujuh di antaranya berasal dari kalangan milenial.

Baca: Tsamara Amany Bandingkan Kebijakan Ahok dengan Anies Baswedan soal Perluasan Trotoar

Dikabarkan, mereka akan mendapat gaji Rp51 juta.

Para Staf Khusus Jokowi ini juga tidak diwajibkan berkantor setiap hari.