TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Zulfan Lindan mengatakan, masa kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki indikator untuk dikatakan sebagai masa kepemimpinan yang sukses.

Zulfan Lindan menilai Jokowi sudah sukses jika dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Kita melihat ada orang sukses memimpin negara, ada indikatornya, dan kita menginginkan ada infrastruktur yang terbangun luas, terbaik di Indonesia," ujar Zulfan di Studio Kompas TV, Minggu (24/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Zulfan menilai jika masyarakat Indonesia sudah rindu dengan keberhasilan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini.

"Jadi kerinduan orang terhadap negara yang maju seperti ini, MRT dimana-mana, jalan tol terbangun ribuan kilo meter, ini satu keberhasilan," jelasnya.

Menurutnya, kepemimpinan Presiden Jokowi yang berhasil tersebut perlu untuk diteruskan di periode selanjutnya, meskipun saat ini Jokowi sudah ada di periode keduanya.

"Nah ketika orang berhasil begini, apa salahnya kita teruskan?" ujar Zulfan.

Namun, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, yang juga hadir sebagai narasumber acara tersebut mengatakan, diperlukan sistem yang baik untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

Menurutnya, jika yang bekerja hanya orangnya, maka sistem dalam negara akan rusak.

Sebaliknya jika yang berjalan adalah sistemnya, maka siapapun presidennya tidak akan menjadi masalah.

"Pertama orientasi kita orang atau sistem?, kalau yang bekerja ada orang, tentunya sistem akan rusak," ujarnya.

"Kalau sistem yang bekerja, siapapun yang mengisi sistem maka dia akan berjalan," lanjut Titi.

Sehingga Titi menyimpulkan jika hanya memilih pemimpin tanpa memilih sistem yang bagus, itu kurang tepat.

"Jadi meletakkan pada figur itu kurang tepat," jelas Titi Anggraini.

Namun, Zulfan Lindan mengatakan bahwa sistem dan orang yang menjadi pemimpin itu keduanya diperlukan oleh Indonesia.

"Dalam konteks Indonesia, sistem dan orang itu harus ada dua-duanya," ujar dia.

Sementara itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ruhut Sitompul mengatakan masa jabatan presiden yang dibatasi sampai dua periode sudah menjadi kebijakan yang tepat.

"Saya mau mengatakan, dua periode ini baik sekali, apalagi Pak Jokowi tegas sudah mempunyai tagline Indonesia maju," tambah Ruhut.

Namun, dirinya juga tidak memungkiri akan mendengar usulan dari partai politik lain yang menginginkan ada penambahan masa jabatan presiden yang lebih dari dua periode.

"Tapi kalau teman-teman koalisi kalau dia pengen 3 periode, ada yang 8 dan 7 (periode), tentu kami juga mesti harus mendengar semua," kata dia.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden.

Refly Harun menyampaikan dirinya setuju jika masa jabatan presiden hanya diperbolehkan dalam satu periode.

Dirinya beralasan jika masa jabatan hanya satu periode, presiden akan lebih fokus pada jabatannya itu, tanpa khawatir dengan apakah ia akan terpilih lagi atau tidak di periode berikutnya.

"Kalau amandemen itu dipakai membatasi masa jabatan satu kali saja, agar presiden bisa konsentrasi penuh pada masa jabatannya, saya setuju," ujar Refly, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).

Dirinya juga mengatakan setuju jika masa jabatan presiden lebih dari satu periode, asalkan tidak berturut-turut menjabat.

"Tapi boleh lebih dari satu kali asal tidak berturut-turut saya juga setuju," jelasnya.

Namun, Refly merasa berlebihan jika masa jabatan presiden diperpanjang, guna mempersilakan Presiden Jokowi kembali memimpin.

"Jadi tergantung apa keinginannya, tapi kalau keinginannya membuka lagi Presiden Jokowi untuk terpilih kembali pada 2024, saya kira wacana itu berlebihan," ujar dia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)