Umbas: Erick Kayak Susi, 'Tenggelamkan' Koruptor di BUMN!
Menurut Umbas boleh dibilang Erick Thohir ini kayak Bu Susi (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti).
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sangat menunjukkan keseriusannya membenahi carut marut di BUMN.
Fakta yang bisa dilihat, Erick Thohir memasukkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Selain itu, ada nama mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).
Demikian dikemukakan Michael Umbas, Mantan Wakil Kepala Rumah Aspirasi TKN Jokowi-Amin, Rabu (26/11/2019), menanggapi sejumlah gebrakan Erick Thohir membenahi kementerian BUMN.
"Nanti sederet figur pendobrak lainnya Erick tentu akan dipilih," kata Umbas.
Baca: 5 Gebrakan Erick Thohir Sebulan Jabat Menteri: Tunjuk Ahok hingga Evaluasi 11 Perusahaan Air Minum
Menurut Umbas boleh dibilang Erick Thohir ini kayak Bu Susi (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti).
"Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir “menenggelamkan” koruptor di BUMN," katanya.
Dikatakan bahawa sejumlah BUMN yang core-nya pelayanan publik mendapat kekhususan memonopoli bisnis seperti PLN, maka otomatis harus bersih, apalagi banyak petinggi BUMN terjerat korupsi.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggunakan Erick Thohir yang tidak mempunyai vested interest atau kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dan dapat menghambat perubahan," katanya.
Tujuannya, lanjut Umbas, tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp 8.100 triliun.
"Langkah Erick Thohir membersihkan BUMN, pastinya akan berdampak pada akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang semakin baik dan transparan," katanya.
Menurut Umbas, kalau dulu Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama manajemen BUMN lebih kepada kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara.
"Sekarang di era Menteri BUMN, Erick Thohir, variabel utamanya soal Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Tidak boleh ada korupsi dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," kata dia.