TRIBUNNEWS.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setengah dari pekerja di Indonesia pada tahap balita pernah alami stunting.

Pernyataan tersebut diungkapkan dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang videonya diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (27/11/2019).

Menurut laporan dari Bank Dunia, yang diterima oleh Jokowi sebanyak 54 persen pekerja di Indonesia merupakan balita yang terkena stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita dikarenakan kekurangan gizi kronis.

Hal tersebut membuat Jokowi menjadikan stunting sebagai program prioritas dalam melakukan pembangunan SDM.

"Yang terberat di bidang pembangunan sumber daya manusia adalah kita tau laporan dari bank dunia yang sampai kepada saya," kata Jokowi.

"Menyampaikan 54 persen dari pekerja kita dulunya adalah balita yang mengalami stunting." 

"Ini adalah angka yang sangat besar sekali. Oleh karena itu stunting menjadi program prioritas kita dalam pembangunan sumber daya manusia."

Jokowi menjelaskan prevalensi stunting anak balita di Indonesia masih tinggi.

Ketika itu, Indonesia berada di angka 37 persen. Kemudian selama lima tahun kemarin dapat menurun hingga kurang lebih 27 persen.

Sehingga Jokowi menekankan pada masa kerjanya selama lima tahun ke depan akan menekan masalah stunting hingga berada pada angka 14 persen.

Jokowi merasa optimis angka tersebut akan dicapai pada periode ke duanya ini asalkan dengan kerja yang keras, fokus, dan detail.

"Kita tahu prevelensi stunting anak balita kita masih tinggi. Dulu waktu kita masuk berada di angka 37 persen," jelas Jokowi.

"Selama lima tahun bisa kita turunkan menjadi kurang lebih 27 persen. Tapi target kita lima tahun ke depan berada pada angka 14 persen."

"Kemarin dari Bappenas meminta targetnya 19 persen. Saya masih tidak mau, saya ngotot 14 persen."

"Karena kalau ini dikerjakan secara fokus angka itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapat."

"Tapi memang perlu kerja keras, fokus, detail, untuk menusuk pada masalah-masalah yang akan kita kerjakan"

Tidak hanya itu, Jokowi juga menjelaskan prioritas pertama dalam masa kerja lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga masih terus dikerjakan pada pemerintah Jokowi kali ini.

Meskipun program tersebut sudah menjadi prioritas pada periode sebelumnya.

Jokowi juga menjelaskan prioritas kerjanya yang lain, di antaranya adalah melakukan pemangkasan regulasi yang menurut penuturan Jokowi akan dikerjakan dengan omnibus law.

Omnibus Law merupakan undang-undang yang dibuat memang untuk mengerjakan sebuah isu besar dan dapat menghilangkan atau merubah undang-undang yang lain.

Selain itu, prioritas kerja Jokowi juga terdapat pemangkasan birokrasi di Indonesia serta melakukan tranformasi ekonomi.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)