Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) angkat bicara soal reformasi di tengah partai politik (parpol).

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz berpendapat, pendanaan parpol oleh pemerintah harus segera diperbaiki.

Baca: ICW Sebut Reformasi Parpol Harus Jadi Prioritas Presiden: Membertas Praktik Korupsi dari Hulu

Tujuannya agar lelang jabatan yang kerap terjadi dan berhulu di Ketua Umum (Ketum) partai politik bisa dihentikan.

Pada posisi ini, lanjut Donal Fariz, ICW setuju pendanaan di badan parpol diperbaiki khususnya agar "bandulnya" seimbang, meski hal itu belum menjadi jaminan proses lelang jabatan bisa diakhiri.

"Kalau pakai pendekatan pemilik saham, saham Nasdem, Perindo, punya siapa? Karena itu ini harus dibuat seimbang dengan uang negara masuk. Apakah itu jaminan? tidak. Maka harus ada regulasi yang komprehensif terkait masa jabatan, syarat ketum, calon legislator, kepala daerah dan lainnya," ujarnya di kantor PARA Syndicate Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Donal Fariz menjelaskan banyak kegalauan yang terjadi di dalam sebuah parpol, terutama menyangkut tindak nepotisme dan money politic atau politik uang.

"Ada orang berkarir di parpol 20-30 tahun tidak jadi apa-apa, gagal oleh orang baru yang membawa tas. Membangun kader di partai namun tersingkir karena anak presiden, atau anak ibu," ujar Donal Fariz.

Kemudian Donal Fariz berujar banyak sekali pendekatan yang diperkenalkan soal reformasi di Indonesia.

Baca: Pemilu Tidak Langsung Dikhawatirkan Munculkan Oligarki

Namun, semua itu masihlah asimetris mengingat jantung persoalan seperti lobi-lobi politik, bermula dari Ketum atau bahkan jajaran pejabat partai politik.

"Ketika jantung masalah itu tidak direformasi, maka akan terus mengalirkan darah kotor ke semua organnya," tandas Donal Fariz.