Menteri Keuangan Tanggapi Soal Rencana Eselon III dan IV Diganti Robot
“Presiden kemarin menyampaikan di pidatonya tidak akan mempengaruhi dari sisi penerimaan mereka,” urai Sri Mulyani
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengganti jabatan eselon III dan IV dengan Artificial Intelligence (AI) atau robot pintar.
Menurutnya, pejabat eselon III dan IV tidak hilang secara utuh, jajaran yang dianggap memiliki fungsi pelayanan dan satker akan dipertahankan.
Baca: Saat Jokowi Ajak 2 Staf Khsususnya, Putri Tanjung dan Andi Taufan Blusukan Lihat Program Mekaar
“Nanti kita lihat. Apakah fungsi tertentu artinya yang disampaikan Presiden bagaimana mereka bisa berfungsi secara baik sesuai dengan tugas birokrasi, atau policy making proces itu yang harus jadi fokus kita, terus memperbaiki baik struktur layer nya maupun fungsinya mereka,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia di Jakarta, Senin (29/11/2019).
“Saya sampaikan harus diukur jangan sampai kemudian mereka pindah tapi kemudian tidak ada kinerja atau kontribusinya,” tuturnya.
Menkeu juga menambahkan bahwa pejabat eselon III dan IV yang diganti tupoksinya tetap akan menerima gaji namun fasilitasnya dihilangkan.
“Presiden kemarin menyampaikan di pidatonya tidak akan mempengaruhi dari sisi penerimaan mereka,” urai Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga (k/l).
"Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong," jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Menurut Jokowi, program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha.
Baca: ICW Sebut Reformasi Parpol Harus Jadi Prioritas Presiden: Membertas Praktik Korupsi dari Hulu
Sebab, lanjut Jokowi, selama ini birokrasi menjadi satu di antara beberapa kendala investasi masuk ke Indonesia.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo) diganti dengan artificial intelligence. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," ucap Jokowi.
