Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan berharap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan keluarga TKI tanpa harus pinjam rentenir.

Apalagi menurut Menaker Ida Fauziah, tahun depan bunga KUR kembali diturunkan dari tujuh persen menjadi enam persen. 

Baca: Mendikbud Nadiem Makarim Sebut UN Masih Berlaku Tahun 2020

"Dengan begitu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tenang karena anak-anaknya akan terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak perlu cari pinjaman," kata Ida di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2019).

KUR tersebut, kata dia, nantinya bisa dimanfaatkan CPMI untuk meningkatkan kompetensi dirinya.

Misalnya belajar bahasa serta pelatihan sesuai ekspektasi dan jabatan yang diinginkan calon TKI. 

"Selama ini KUR bagi teman-teman PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk biaya penempatan itu sudah jalan sebenarnya. Hanya saja kita harap nggak ada overcharging, (biaya penempatan TKI terlalu besar)" tegas Ida. 

Pemerintah, lanjutnya, sangat memahami beban berat yang harus ditanggung sebelum, saat, dan sesudah penempatan TKI.

"Beban kerja kadang diperberat dengan adanya overcharging," ujar dia. 

Bila tidak ada praktik overcharging, menurut Ida, para TKI dapat lebih mudah membayar cicilan KUR itu.

Perlu diketahui, plafon KUR Penempatan TKI selama ini sebesar Rp25 juta per pekerja, namun akan dinaikkan hingga Rp 50 juta. 

Baca: Sri Mulyani Singgung Praktik Korupsi dalam Penyaluran Dana BOS

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi KUR Penempatan TKI pada Januari sampai September 2019 sebesar Rp 659 miliar.

Realisasi tersebut baru memenuhi sekitar 42 persen dari total plafor KUR Penempatan TKI tahun ini uang mencapai Rp 1,56 triliun.